Kemiskinan di Indonesia serta Peran Kebijakan dan Pembangunan Sosial

4. Meningkatkan pendanaan perlindungan sosial 

Ini merupakan alokasi PDB yang diarahkan kepada bentuk-bentuk asuransi dan bentuk-bentuk perlindungan sosial berupa bantuan sosial, disamping pendanaan untuk peningkatan insftastruktur. Ini dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk memberikan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

5. Reformasi anggaran subsidi

Subsidi yang sebelumnya pemerintah alokasikan untuk bahan bakar, kini lebih difokuskan bagi transfer daerah dan pemberian dana desa guna meningkatkan kesejahteraan di wilayah pedesaan dan mengurangi ketimpangan antara wilayah desa dengan kota. 

Peranan Kebijakan dan Pembangunan Sosial

Pada dasarnya, pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan sosial berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menggabungkan pendekatan scientific dan humanis untuk membentuk keterpaduan dalam konsep pembangunan sosial. Dan dalam melaksanakan pembangunan sosial, diperlukan strategi pembangunan berkelanjutan, yang kemudian disebut komitmen dan strategi global. Pembangunan sosial ini akan mempengaruhi kebijakan suatu negara yang akan berkontribusi pada kesejahteraan rakyatnya. 

Pada intinya, pembangunan sosial ini merupakan sebuah pendekatan sistematik yang dirancang negara untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Mengenai ini, pembangunan membutuhkan cara supaya peningkatan kualitas hidup manusia dapat dicapai-seperangkat pedoman inilah yang kemudian disebut kebijakan, yang mana ini beraitan dengan suatu entitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan (Sosial, Ekonomi, Infrastruktur). 

Kebijakan sosial merupakan salah satu kebijakan publik, yaitu ketetapan pemerintah untuk merespon isu atau permasalahan publik-yakni mengatasi masalah sosial, memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dan permasalahan yang akut di masyarakat. Sehingga kebijakan sosial ini merujuk pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, salah satunya melalui program kemasyarakatan dan program tunjangan. 

Kaitannya dengan kemiskinan karena masih mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia sehingga disinilah peran pembangunan sosial untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Sedagkan kebijakan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah tadi dapat berwujud:

• Perundang-undangan;
• Program pelayanan sosial;
• Sistem perpajakan.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan diharapkan dapat merangkul berbagai macam potensi kekuatan sektor swasta atau masyarakat, supaya output program pembangunan sosialnya dapat menghasilkan yang lebih baik. J

ika sektor swasta dan masyarakat tadi dapat berkontribusi, ini juga akan mengurangi beban pemerintah, sehingga bantuan lain dapat dialokasikan untuk program strategis lainnya (perlu ditekankan sinergisitas). Sehingga memang ditekankan juga peran dari individu dan masyarakat supaya berperan aktif dan tidak terjadi dominasi pemerintah atau ketimpangan kesejahteraan. Kombinasi ini akan memaksimalkan kebijakan atau program yang diterbitkan.