Keterlibatan Internationam Monetary Fund (IMF) dalam Krisis Moneter Indonesia Mendatangkan Penderitaan dalam Sudut Pandang Liberalisme

Indonesia mengalami pertumbuhan perekonomian pesat menjelang krisis moneter. Pertumbuhan perekonomian Indoensia pada tahun 1987 -- 1996 terbilang sangat baik dengan peningkatannya sebesar 8%.  Peningkatan ini didukung oleh faktor dalam negeri Indoensia seperti, sumber daya alam Indonesia yang melimpah mendatangkan peningkatan permintaan ekspor bahan mentah dari negara maju.

Pemerintahan soeharto membangun politik luar negeri yang bebas -- aktif dengan mengutamakan kepentingan internal. Untuk memperbaiki negaranya di mata dunia, Soeharto sangat berfokus kepada Pembangunan ekonomi. Berbagai proyek infrastruktur dilakukan untuk memberikan fasilitas penunjang perekonomian dan menarik minat investasi asing masuk ke Indonesia. Seperti Pembangunan jalan raya, Pelabuhan,  dan pembangkit listrik.

Pembangunan perekonomian Soeharto meningkatkan hutang luar negeri Indonesia. Keberanian untuk melakukan peminjaman asing karena situasi ekonomi global yang menguntungkan, seperti suku bunga rendah, likuiditas berlimpah, dan adanya financial liberalization policies yang memberikan kebebasan aliran modal serta meningkatkan ketersediaan foreign credit. 

Kemudahan yang didapat dari berhutang memperlena pemerintah Indonesia hingga hutang luar negerinya membengkak sekitar $58 miliar pada tahun 1990 menjadi $133 miliar pada tahun 1996 dengan rasio utang terhadap dept dari 25 % menjadi 60% di tahun 1996 (Behind Asia, 2023). Peningkatan angka modal luar negeri berdampak apresiasi  pada nilai rupiah yang menyebabkan peningkatan permintaan barang impor, hal ini adalah pertanda buruk.

Indonesia tidak mampu membayar hutang luar negerinya. Ketidakmampuan ini disebabkan ketidaksesuaian antara waktu jatuh tempo hutang dan sistem keuangan Indonesia yang belum mampu menstabilkan perubahan nilai tukar yang mendadak. Selain itu, ketidakmampuan Indonesia terjadi karena kelemahan struktural negara di masa Soeharto. Kelemahan struktural itu mencangkup regulasi sektor keuangan yang lemah, kurangnya transparansi, korupsi yang merajalela dan adanya kapitalisme dari orang terdekat Soeharto yang mendominasi sumber daya.

Krisis moneter Indonesia dimulai saat Thailand meninggalkan patokan mata uangnya terhadap dollar. Hal tersebut, membuat investor asing waspada dan berakhir menarik dana invest mereka dari Indonesia. Indonesia berusaha untuk mempertahankan kestabilan dengan menaikkan suku bunga dari 11,6% menjadi 30% (Lavinda, 2018) dan membelanjakan cadangan devisa, namun nihil. Pada November 1997, Rupiah mengalami penurunan hingga 60%. Situasi penurunan nilai rupiah dan masa tempo beban hutang luar negeri menyebabkan kebankrutan 16 bank.

Bank Indonesia pada 14 Agustus 1997 untuk mengambil tindakan mencegah krisis moneter berkelanjutan dengan cara membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing sehingga dapat berfluktuasi secara bebas. Kemerosotan nilai tukar rupiah dengan dollas AS dimulai dari Rp 2.450 per dollar menjadi sekitar Rp 13.513 per dollar. Kemerosotan ini mempengaruhi nilai jual di pasar internasional (Tarmidi, 1999).

Ditengah keterpurukan perekonomian Indonesia, IMF hadir sebagai penyelamat perekonomian. Meminimalisir keterpurukan, Indonesia meminta bantuan dana kepada International Monetary Fund (IMF). Pada 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani letter of intent bailout package selama 5 tahun sebesar US$43 miliar. Penandatangan surat tersebut menandakan bahwa Indonesia telah resmi menggantungkan nasib ekonominya kepada IMF. Harapan Presiden Soeharto adalah akan ada reformasi di bidang ekonomi, moneter, dan perbankan (Lavinda, 2018).

Solusi IMF memperburuk keadaan perekonomian Indonesia. IMF memberikan solusi kepada Indonesia untuk mengurangi krisis dengan mengekang kebijakan fiskal dan moneter serta penetapan batas maksimal pertumbuhan uang primer. Selain itu, IMF juga memberikan masukan untuk pemberlakuan reformasi struktural dengan menutup bank yang sakit dan mempertahankan yang sehat. Penekanan perekenomian berdasar solusi IMF mengakibatkan kontraksi PDB Indonesia sebesar 13,1% tahun dengan inflasi mencapai 58% (Behind Asia, 2023). Sisi masyarakat mengalami penderitaan, angka pengangguran melonjak karena perusahaan gulung tikar. Kepanikan akan krisis membuat kontrol pemerintah melemah, dalam BLBI terdeteksi banyaknya aksi kecurangan dengan pemalsuan aset berharga dengan aset tidak berharga untuk mendapatkan bantuan pinjaman (Lavinda, 2018).

Kegagalan recovery di Indonesia menuai banyak kritik dari masyarakat domestik dan Internasional. Kegagalan itu diprediksi disebabkan oleh penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi domestik dan terlalu banyaknya campur tangan eksternal dalam urusan dalam negeri Indonesia. Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Boediono menilai kegagalan disebabkan oleh misconception informasi perbankan yang tidak akurat terutama terkait hutang luar negeri swasta. Mantan Menteri Keuangan, Rizal Ramli berpendapat bahwasannya aplikasi teori IMF adalah textbook yang realisasinya salah besar. Pihak lain pun menduga adanya niat terselubung IMF untuk menjatuhkan kepemimpinan Orde Baru. Akhir dari perdebatan krisis moneter ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi jabatan tiga dekade (Lavinda, 2018).

References

Behind Asia. (2023). How Debt Broke Indonesia's Economy.

Lavinda. (2018). Indonesia Jadi Pasien Malpraktik IMF. CNN Indonesia.

Tarmidi, L. T. (1999). Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan .