Namun dari kisah di atas, pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi tidak berjalan tanpa hambatan. Meskipun memiliki tujuan mulia, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan.
Mulai dari infrastruktur sekolah yang belum merata, resistensi dari masyarakat yang masih menginginkan sistem seleksi berdasarkan prestasi, hingga adanya praktik-praktik manipulasi alamat demi mendapatkan akses ke sekolah-sekolah favorit.
Memang, sistem zonasi pada dasarnya bertujuan baik, untuk memeratakan kualitas pendidikan, diharapkan sekolah-sekolah favorit tidak lagi hanya diisi oleh siswa-siswa berprestasi dari berbagai wilayah.
Dengan sistem zonasi, menghilangkan diskriminasi terhadap siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Selanjutnya, dengan mengharuskan siswa bersekolah di wilayah tempat tinggal mereka, diharapkan dapat mengurangi kepadatan di sekolah-sekolah kota besar dan dapat menyeimbangkan jumlah siswa di sekolah-sekolah pinggiran.
Akan tetapi, implementasi sistem zonasi tidak luput dari berbagai kritik dan permasalahan, di mana kualitas sekolah yang belum merata, siswa yang tinggal di zona dengan sekolah berkualitas rendah merasa dirugikan.
Walaupun tujuan utamanya adalah pemerataan, kenyataannya masih banyak sekolah yang kualitasnya belum setara antara kota besar dan di daerah pinggiran.
Seperti penulis ungkapkan di awal, bahkan ada orang tua yang melakukan pemalsuan alamat, tujuannya untuk mendapatkan akses ke sekolah yang diinginkan. Hal ini menimbulkan masalah etika dan integritas dalam pelaksanaan PPDB.
Ketika tujuan zonasi untuk kesenjangan sosial, namun di beberapa daerah, sistem zonasi justru memperparah kesenjangan sosial.
Sekolah di zona dengan lingkungan ekonomi tinggi cenderung tetap lebih baik dibandingkan sekolah di zona dengan lingkungan ekonomi rendah.
