Presiden Jokowi bukan pemilik partai politik, petinggi pun bukan. Beliau menjadi Presiden berkat kepiawaiannya memikat hati rakyat dengan hasil kerja nyata serta tujuan kerja yang jelas, walaupun sebagian orang menyebutnya pencitraan.
Dalam menjalankan sebuah pemerintahan di negara demokrasi seperti Indonesia ini, mau tak mau, suka tak suka, seorang Presiden membutuhkan kekuatan politik untuk bisa memuluskan jalannya program-program prioritas pemerintah, sekalipun itu adalah program pro rakyat harus mendapat persetujuan dari legislatif.
Presiden Jokowi sepenuhnya menyadari bahwa ternyata KIH tidak mendukung kebijakannya sepenuhnya, malah lebih mengganggu dibanding KMP yang nyata-nyata memang lawan politiknya.
Dengan kondisi Beliau bukanlah petinggi Parpol maka saat ini suka tidak suka terdapat 3 koalisi : KMP, KIH dan Jokowi. Dengan kepentingan politik masing2 untuk mendapatkan kekuasaan sebanyak-banyaknya. KIH di motori oleh Megawati, Serta KMP di mentori oleh Prabowo. Sedangkan Jokowi berkepentingan untuk menjaga kepercayaan rakyat lewat Empati, Simpati dan Kerja Nyata, karena itulah kekuatan utama beliau untuk terus mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai Panglima Tertinggi Negara ini.
Tidak mau diatur oleh KIH/PDIP untuk kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, itulah yang memaksa Jokowi untuk memainkan strategi politik : menggunakan KMP untuk lepas dari tekanan KIH ataupun sebaliknya, serta bekerja keras agar program2nya menjadi hasil kerja nyata yang baik bagi masyarakat walaupun terkadang kebijakannya seperti Pil Pahit yang menyehatkan.
Lambat laun, strategi politik Jokowi pun menuai hasil positif, yakni memaksa parpol2 KMP menyerah lalu merapat kepadanya dan membuat KIH tidak bisa seenaknya menekan Presiden Jokowi, serta semakin mendapatkan kepercayaan yang besar dari rakyatnya dibanding dengan KIH dan KMP.
Keberhasilan itu dapat terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :
PAN sudah merapat ke Jokowi --> Tak Kuatkan KIH tetapi Melemahkan KMP
 PKS juga terindikasi merapat ke Jokowi
Golkar menyerah dan dipaksa mengemis legalitas dan kelanggengan kekuasaan
dengan keadaan tersebut, KMP hanya menyisakan Gerindra dan separuh PPP, maka kesolidan KMP hanya tinggal cerita. Dan dengan merapatnya Parpol2 KMP ke Pemerintah, membuat KIH atau PDIP tidak bisa seenaknya menekan Jokowi untuk menuruti birahi politiknya.
Ditambah dengan rentannya kesolidan parpol2 KIH
http://m.detik.com/news/berita/3110950/pkb-menpanrb-yuddy-ingin-gusur-menteri-kami-dari-kabinet
Maka posisi Politik Jokowi menjadi kian kuat karena dalam hal ini beliaulah Panglima Tertinggi yang menentukan siapa yang menduduki apa. walaupun dengan strateginya memakai KMP untuk lepas dari tekanan KIH atau sebaliknya, akan selalu menimbulkan turbulensi politik. Dan beliau telah siap mengambil resiko itu untuk meletakkan kepentingan rakyat diatas kepentingan golongan.
Â
Salam Kompasiana.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
