Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sering kali dijanjikan dalam setiap kampanye politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Janji-janji tersebut sering kali menjadi alat untuk menarik dukungan dari masyarakat. Namun, kenyataannya, banyak dari janji-janji tersebut tidak terpenuhi setelah pemimpin terpilih.
Menurut Ketua Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia, Sitti Hikmawatty, Selasa (23/12) di Bandung, di era otonomi daerah, menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum, banyak disuarakan janji perbaikan pendidikan. Janji itu dijadikan senjata utama menarik suara sebanyak-banyakanya. "Biasanya yang disuarakan adalah pendidikan gratis, pemerataan pendidikan, hingga pendidikan cerdas berkualitas," katanya dalam Seminar Nasional bertema Dengan Anggaran Pendidikan APBN dan APBD 20%, Orang Miskin Tidak Boleh Sekolah di Graha Kompas Jawa Barat.
Akan tetapi, dari pengalaman pemilihan kepala daerah sebelumnya, ternyata tidak semua janji itu ditepati. Hingga saat ini beberapa janji belum dilakukan, terutama pendidikan gratis. Program kemudahan pendidikan itu hanya digunakan sebagai pemanis saat masa kampamye. Oleh karena itu, kalangan pendidikan diharapkan agar tidak terjebak dan sekedar dijadikan komoditas politik. Kalangan pendidikan harus melakukan kontrol dan terus menagih janji.
Seharusnya pemerintah bertanggung jawab terhadap janji perbaikan pendidikan. Diantaranya dengan mewujudkan janji perbaikan gratis hingga penyediaan lapangan pekerjaan. Hal itu dikatakan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menuntut ilmu atau belajar lebih baik.
Selain itu, calon gubernur Jakarta dengan nomor urut 1 Ridwan Kamil menawarkan sejumlah janji yang baru kepada Masyarakat Jakarta jika dirinya menang Pilkada 2024. Janji nya berkaitan dengan persoalan Pendidikan hingga pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.
Salah satu yang dijanjikannya yaitu pembentukan Tim Detektif untuk mencari anak-anak di Jakarta yang putus sekolah.
"Saya mau bikin tim detektif nanti pencari anak putus sekolah", ucapnya dalam acara peresmian relawan Bro RK di Blok M , Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).
Ridwan mengatakan, dirinya tidak ingin ada anak yang putus sekolah lagi. Apalagi karena tidak punya biaya. "kadang-kadang anak putus sekolah itu ketahuan rumahnya dimana. Kadang-kadang tidak ketahuan. Kadang-kadang jadi anak jalanan, menggelandang dimana-mana," ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat (11/10/2024). Jadi, dengan mengetahui keberadaan anak-anak ini, pemerintah bisa lebih mudah memenuhi hak-hak mereka. Yaitu, hak anak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak, ucapnya. Tapi apakah itu akan terwujud?
Selain itu Ridwan Kamil juga ingin menghadirkan sebuah aplikasi yaitu super app dan aplikasi panic button. Saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia membuat supper app Bernama Sapawarga. Namun, hingga kini Ridwan belum mebocorkan nama super app yang ia rancang untuk warga Jakarta. Katanya, akan ada beberapa fitur di Sapawarga yang akan dihadirkan di super app Jakarta. Misalnya, fitur "stopper" yang fungsinya untuk melaporkan kasus bullying yang dihadapi anak-anak disekolah.
"Tapi, semuanya hanya dongeng kalau saya tidak menang. Jadi, menang dulu," ujar Ridwan Kamil.
Janji-janji politik yang dikemas dalam visi misi calon kepala daerah merupakan hal biasa dan menjadikan momen penting itu sebagai sarana untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat secara luas. Sebab seringkali kebijakan pendidikan selalu menjadi salah satu janji kampanye yang diusung oleh para calon kepala daerah. Oleh karena itu,kita sebagai masyarakat harus memilih kepala daerah yang tepat, agar terdapat perubahan positif pada sistem pendidikan. Hubungan antara janji manis pilkada dan kebijakan pendidikan daerah sangat erat, karena hasil pilkada berdampak pada kebijakan, anggaran, dan prioritas pendidikan di tingkat lokal. Kepala daerah yang terpilih memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan pendidikan di wilahnya, termasuk kurikulum lokal, program peningkatan mutu pendidikan, dan kebijakan inklusi agar semua anak dapat mengakses pendidikan. Pilihan kebijakan ini akan menjadi pembuktian janji manis saat berkampanye dulu.
