Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Belakangan ini topik demokrasi menjadi perbincangan yang  cukup hangat di beberapa media massa. Penyampaian bapak Presiden Prabowo terkait Pilkada yang mahal, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, adapun solusi yang ditawarkan adalah perbaikan pilkada dengan mengembalikan pemilihan daerah melalui DPRD. Tulisan ini dibuat sebagai sebuah informasi dan edukasi terkait kontroversi di masyarakat tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi.

Salah satu tokoh yang sangat terkenal memberikan pemikiran tentang demokrasi dan pendidikan adalah John Dewey (1859-1952) dengan melihat demokrasi sebagai bentuk “associated living” sesuai dengan metode sains. Istilah demokrasi juga hampir diterima oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini.

Demokrasi sebagai sebuah kebutuhan yang sangat esensial bagi setiap bangsa dan juga sebagai bagian integral dalam kelangsungan pemerintahan suatu negara. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat dua cara dalam pelaksanaannya yaitu demokrasi langsung (one man one vote) dan demokrasi tidak langsung yaitu melalui permusyawaratan, pemufakatan dan perwakilan. Kedua-duanya adalah sistem demokrasi.

PENGERTIAN DEMOKRASI

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata “demos” (rakyat) dan “kratos” (kekuasaan/pemerintahan). Pada dasarnya demokrasi dapat dilihat dari bermacam-macam kepentingan, sesuai dengan karakter dan ciri penyelenggaraan demokrasi di suatu negara, apapun macam jenis dan bentuk demokrasi tetap berfilosofis pada kekuasaan dan atau kedaulatan rakyat.

DEMOKRASI PANCASILA

Merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi bangsa Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila hanya ada dan berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DEMOKRASI LANGSUNG DAN DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG

Demokrasi langsung (direct democracy) merupakan demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya.

Demokrasi tidak langsung (indirect democracy) merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dan menjadi representasi dari seluruh rakyat yang diwakilinya.

MANFAAT DEMOKRASI

Demokrasi memberikan manfaat yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini adalah kehidupan masyarakat yang demokratis, yang mana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara. Manfaat tersebut diantaranya kesetaraan sebagai warga negara, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan umum, adanya pluralisme dan kompromi (seperti diskusi, persuasi dan kompromi), terjaminnya hak-hak dasar, dan terjadinya pembaharuan kehidupan sosial.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa bentuk demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sistem pemilihan langsung termasuk dalam kategori demokrasi langsung yaitu suatu sistem demokrasi dengan mengikutsertakan seluruh warga negara untuk memilih presiden dan atau kepala daerah dan bermusyawarah untuk menentukan kebijakan umum serta Undang-Undang. Sistem pemilihan langsung, termasuk dalam faham demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang menganut kebebasan individu, dimana setiap individu secara langsung dapat memilih (one man one vote) calon presiden dan atau kepala daerah.

Berbeda dengan sistem pemilihan tidak langsung, sistem ini termasuk dalam kategori demokrasi tidak langsung yaitu suatu sistem demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Sistem pemilihan tidak langsung sangat relevan dengan eksistensi nilai-nilai dan norma sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaran/Perwakilan”. Artinya apabila kita telusuri secara mendalam, maka sila keempat Pancasila memberikan arahan bahwa demokrasi menurut ideologi Pancasila adalah demokrasi tidak langsung, yaitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah, mufakat dan perwakilan.

Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai sosial-budaya dan norma-norma di Indonesia dan telah menjadi konsensus bersama bahwa sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia.

Sebagai kesimpulan ditinjau dari sudut pandang ideologi, ideologi Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lahir dari nilai-nilai sosial-budaya dan norma di Indonesia yang berbeda dengan ideologi lain serta bukan sintesis dari ideologi lain seperti: liberalisme, sosialisme, komunisme maupun fasisme. Sehingga dengan demikian, maka sistem demokrasi di Indonesia, haruslah berdasarkan ruh (nilai-nilai dan norma) Pancasila yang tercemin pada setiap silanya. Maka jika melihat relevasi dengan sila keempat, maka sistem demokrasi yang cocok di Indonesia adalah sistem demokrasi tidak langsung. Adapun yang perlu diingat bahwa demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung keduanya adalah demokrasi.

Selanjutnya ditinjau dari sudut pandang dasar negara, maka dasar negara Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, segala norma, produk hukum dibawahnya dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dengan kata lain semua norma, nilai, produk hukum dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah harus selaras dan sesuai dengan jiwa Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ada norma, nilai, produk hukum dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang bertentangan dengan Pancasila, harus direvisi atau batal demi hukum.

Penulis adalah mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha