Presiden Karimov juga memperkenalkan “Uzbek Model”, yaitu pengembangan demokrasi, stabilitas dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai/budaya Uzbekistan. Dalam pidato pelantikannya yang terakhir sebagai kepala negara pada April 2015, Presiden Karimov seperti memberikan tanda akan berakhir kekuasaannya. Dia menekankan bahwa masa depan negara berada di tangan generasi muda, dan mendesak mereka agar lebih percaya diri dalam memutuskan masa depan bangsa dan negaranya sehingga tidak tertinggal oleh negara lain.
Pro-kontra selalu muncul terhadap seorang pemimpin yang berkuasa lebih dari seperempat abad seperti Islam Karimov. Menjelang prosesi penguburan jenazah, wakil dari pemerintah Uzbekistan dalam sambutannya menyatakan bahwa Islam Karimov adalah seorang negarawan besar yang telah membangun dan mengembangkan satu negara demokratis konstitusional bersama dengan masyarakat madani dan menerapkan sistem ekonomi pasar.
Sejumlah penduduk di Tashkent dan Samarkand menyebut Presiden Karimov sebagai pahlawan dan berjanji tidak akan melupakan sumbangan dan darma baktinya kepada bangsa dan negara. Menurut komentator TV Tashkent, rakyat Uzbekistan telah menikmati kemajuan pesat negaranya sejak kemerdekaan tahun 1991 yang tidak bisa dipisahkan dengan nama Karimov. PM Shavkat Mirziyoyev menggambarkan kematian Presiden Karimov sebagai kehilangan seorang pemimpin yang tak tergantikan bagi rakyat Uzbekistan.
Sejumlah pihak lainnya terutama kelompok oposisi dan LSM dan penggiat HAM internasional beranggapan sebaliknya. Era kepemimpinan Islam Karimov di Uzbekistan diasosiasikan dengan praktek pelarangan, penangkapan dan pemenjaraan terutama terhadap kelompok oposisi, pekerja LSM, kaum Islam radikal dan wartawan kritis.
Meskipun konstitusi Uzbekistan menjamin kebebasan berbicara/berpendapat, menjalankan agama serta berserikat, namun dengan dalih menjaga stabilitas masyarakat, pemerintah melakukan pengontrolan ketat terhadap seluruh aspek kehidupan rakyat, tidak terkecuali kehidupan beragama maupun kehidupan mengemukakan pendapat baik lisan maupun tertulis.
Sejumlah pengamat Asia Tengah dan aktivis HAM internasional menuduh pemerintah Uzbekistan di bawah Karimov telah banyak melakukan pelanggaran HAM dalam memperlakukan para tahanan politik dan tersangka kelompok radikal serta menerapkan kerja paksa terhadap pegawai, mahasiswa maupun siswa sekolah di ladang-ladang kapas. Selain itu Transparency Internationaljuga selalu menempatkan Uzbekistan dalam deretan negara-negara korup.
Peralihan atau Perebutan Kekuasaan
Konstitusi Uzbekistan menyebutkan bahwa apabila Kepala Negara wafat atau tidak dapat menjalankan tugas secara permanen, maka Ketua Senat melanjukan tugasnya sebagai Pejabat Sementara selama 3 (tiga) bulan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Negara baru.
Sementara sebagian rakyat Uzbekistan masih meratapi kepergian pemimpinnya dan jajaran elit penguasa telah sepakat menerapkan mandat konstitusi dengan menunjuk Ketua Senat Nigmatilla Yuldashev sebagai Pejabat Sementara Presiden Uzbekistan, para pengamat politik di dalam maupun luar negeri mulai membuat analisa, kalkulasi dan sekaligus meraba-raba siapa gerangan yang akan menjadi penerus Islam Karimov.
Tidak adanya “putra mahkota” boleh jadi karena dalam sistem patriarchal, Karimov tidak memiliki anak laki-laki yang dapat dipersiapkan untuk menggantikannya sebagai pemimpin tertinggi Uzbekistan. Penyebab lainnya penunjukan ‘putra mahkota’ justru dapat memicu meningkatnya konflik dan intrik perebutan kekuasaan yang bahkan bisa mengarah ke kudeta terhadap dirinya.
Perebutan kekuasaan di Uzbekistan pasca Uni Soviet dilandasi oleh persaingan antar ‘clan’/kelompok atau antar institusi keamanan dan politik. Sampai pertengahan tahun 2000, dua tokoh dari institusi keamanan yang bersaing untuk menggantikan dan bahkan berpotensi menggusur Presiden Islam Karimov adalah Kepala Dinas Keamanan Nasional Rustam Inoyatov dan Menteri Dalam Negeri Zakir Almatov.