Siapa objek hukum yang paling banyak "kena" dalam Undang - Undang IKN Nusantara? Eksekutif. Ya, yang paling wajib melaksanakan Undang - Undang IKN adalah pemerintah itu sendiri. Pemerintah yang kita sebut juga dengan para eksekutif. Yang tersebar mulai dari Presiden, para Menteri, dan orang - orang yang bekerja pada lembaga - lembaga pemerintahan.
Logika demokrasi dan konstitusi mengatakan demikian. Rakyat sudah bersepakat untuk memindahkan ibu kota negara ke Kota Nusantara di Kalimantan. Lewat DPR RI Undang - Undang itu telah kita sah-kan secara bersama - sama. Melalui orang - orang yang terpilih dari seluruh penjuru Indonesia itu.
Karena ia adalah undang - undang, maka ada konsekuensi hukum yang melekat di sana. Pemerintah harus mematuhi hukum yang dibuatnya sendiri.
Lalu siapakah yang bisa memantau pelaksanaan dari undang - undang IKN itu? Seharusnya kita semua, para rakyat Indonesia. Tapi mungkin itu sulit dilakukan. Maka dibutuhkanlah dewan pengawas. Maka pada dewan pengawas kita titipkan harapan. Agar IKN Nusantara bisa terlaksana sesuai dengan cita - cita bersama.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
