Batasan Administrasi Negara

 

B. Paradigma administrasi negara

 Kajian tentang persepsi dan retrospeksi administrasi publik ini menggunakan paradigma sebagai pendekatan analisis, mengingat bahwa tujuan utama kajian ini adalah mengamati cara pandang para ahli terhadap permasalahan dan solusi bidang administrasi publik sesuai dinamika perkembangannya.

• Konsepsi Paradigma Nicholas Henry: Nicholas Henry merumuskan lima paradigma berdasarkan pada fokus kepentingannya dan locus dimana secara institusional administrasi dipraktekkan, yaitu : (1) Dikotomi Politik-Administrasi, (2) Prinsip-Prinsip Administrasi, (3) Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik, (4) Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi Publik, dan (5) Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik.
•  
• Konsepsi Paradigma George Frederickson George Frederickson merumuskan lima model paradigma administrasi publik yang duraikan dari sudut teori, dalam arti pengetahuan yang positif atau yang punya dasar empiris. Kelima model tersebut adalah (1) Birokrasi Klasik, (2) Birokrasi Neo-Klasik, (3) Kelembagaan, (4) Hubungan Antar Manusia, dan (5) Pilihan Publik. Sebagai tambahan, ia juga menyertakan sebuah model paradigma Administrasi Negara Baru dengan dimensi dan implikasi nilai yang ingin diwujudkan dalam model ini.
•  
•  
• Konsepsi Paradigma Mustopadidjaja Seorang pakar administrasi publik Indonesia, Mustopadidjaja, mencoba merumuskan empat paradigma yang lebih merupakan teori dasar atau dasar-dasar bangunan teori yang mengungkapkan konsep-konsep pokok, khususnya yang terdapat dalam paradigma-paradigma yang dirumuskan Henry dan Frederickson tersebut di atas. Keempat paradigma tersebut adalah (1) Struktural-Fungsional, (2) Perilaku, (3) Sistemik, dan (4) Kebijakan Publik.
• 
  
•  
• RUANG LINGKUP ADMINISTRASI NEGARA
• 
  
• Ruang lingkup administrasi negara mencakup aspek dan fungsi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi negara berkaitan dengan manajemen sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan publik.
• 
  
• Kebijakan Publik : Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik atau mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.
• Manajemen public :kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan pemerintah yang bertujuan mengatasi masalah publik atau mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat.
• Keuangangan negara : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
• Sumber daya manusia : merujuk pada pengelolaan pegawai pemerintah dan aspek-aspek terkait.
• Pelayanan public : kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
• Hubungan antar pemerintah : merujuk pada interaksi, kerjasama, dan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara, baik secara vertikal maupun horizontal.
• Etika administrasi : seperangkat nilai, prinsip, dan standar moral yang mengatur perilaku dan pengambilan keputusan para administrator publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
• Hukum administrasi negara : peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara atau badan hukum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
  • Pembangunan dan perencanaan : Pembangunan merupakan Proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. sedangkan Perencanaan adalah Proses sistematis dalam menentukan tujuan, strategi, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan Pembangunan.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Drs. Inu Kencana Syafiie,M.Si.. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik indonesia (SANRI) . Jakarta: BUMI AKSARA

Merriam-Webster, Websters New Collegiate Dictionary. Springfield, Massachusetts, USA: G & C Merriam Company, 1977-830.

Utama, J. (2014). Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara.