Permasalahan Perekonomian Indonesia di 2019

Permasalahan Menahun

Figure 1: Indonesia Competitiness Index

Siapapun Presiden yang terpilih, mereka akan berhadapan dengan permasalahan menahun yang dialami juga oleh Presiden Indonesia sebelumnya sejak orde baru yaitu tingkat produktivitas (ekspor barang yang memiliki nilai tambah) yang sangat rendah. Kemudian ketergantungan pada impor bahan bakar minyak. 

Dua permasalahan ini akan terus menghantui nilai pergerakan Rupiah, inflasi dan kesehatan keuangan negara. Minimnya pendapatan negara dari sektor pajak, yang disebabkan oleh rendahnya nilai ekspor akan terus menggerus keuangan negara.

Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas yang berbasis teknologi terapan dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Kalau dilihat dari kondisi pembangunan sumber daya manusia dari tingkat competitiveness index di tahun 2018 menunjukkan Indonesia berada di posisi ke 45 jauh tertinggal dari negara tetangga terdekat seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, meskipun dalam kurung sepuluh tahun Indonesia sudah naik 10 digit dari posisi 55 ke 45 (Lihat Figure 1 diatas).

Ini harus menjadi perhatian utama dari pemerintah Indonesia, siapapun Presidennya, permasalahan kualitas pendidikan Indonesia harus menjadi target dan capaian utama dalam pembangunan jangka panjang. 

Selain itu kondisi ekonomi politik global termasuk perang dagang Amerika dan Tiongkok, kemungkinan besar masih akan terus berlangsung sampai tahun 2020. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa berharap banyak pada pergerakan ekonomi dunia, malah pemerintah harus mengantisipasi perubahan perekonomian dunia yang menunjukkan pergerakan ke krisis finansial di tahun 2020. 

JPMorgan Chase & Co. memprediksikan pada tahun 2020 akan terjadi krisis ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan krisis ekonomi di tahun 2008. Ini sudah pasti akan memberikan membawa kelesuan permintaan pasar internasional yang membawa dampak pada rendahnya ekspor.

Selain harga batu bara dan Crude Palm Oil diprediksikan akan jatuh pada tahun 2019-2020, hal ini disebabkan, masing-masing negara membuat pengetatan belanja dan perubahan kebijakan ekonomi terutama negara-negara Eropa untuk mengantisipasi gejolak krisis ekonomi di tahun 2020.

Oleh karena itu, sektor Indonesia harus berbenah diri dengan membangun relasi ekonomi bilateral yang lebih kuat, mengingat sejak terpilihnya Trump dan Brexit terjadi pola kebijakan ekonomi dunia dari ekonomi terbuka ke ekonomi tertutup. 

Celah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dengan membangun ekonomi regional yang kuat, mengingat perekonomian Indonesia masih sangat ditunjang oleh belanja nasional.

Akan tetapi semua itu hanya bisa dilakukan apabila kesetaraan kualitas pembangunan infrastruktur fisik dan manusia di 35 provinsi di Indonesia terwujud, atau paling tidak di setiap pulau besar di Indonesia terdapat satu wilayah yang menjadi pusat dagang dan transformasi ekonomi berbasis teknologi terapan.

London, January 3rd 2019.