Debat 4 kandidat pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sudah dilaksankan . Tema debat sendiri adalah pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dan kesejahtraan rakyat.
Dari keempat paslon ada kesamaan nada dan program yang berfokus pada 4 tema termasuk: kesenjangan sosial, pembangunan ekonomi berbasis pedesaan dan pembangunan infrastruktur, dan pembangunan manusia.
Dari ke-empat paslon ada satu hal menarik yang cukup menarik yaitu dari paslon 3 pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman yang dalam salah satu visi misinya mengusung keteladanan pemimpin dan birokrasi bersih dan melayani. Hal ini cukup berbeda dengan paslon lain yang lebih menyuarakan visi yang hampir serupa.
Kemiskinan dan Ketidakadilan Ekonomi
Sebagaimana diketahui, Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua sebesar  7,23% diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi juga rasio kesenjangan dan ketimpangan juga sangat tinggi dan nomer kedua tertinggi di Indonesia sebesar0.43 diawal tahun 2018.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas terbukti dengan tingginya rasio kesenjangan juga ter-refleksi dengan  tingginya angka kemiskinan yaitu825,97 ribu jiwa, meningkat 12.9  selama 6 bulan di tahun 2017.
Ini mengindikasikan petumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas karena tidak cukup mampu membawa kesejahtraan yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat, terlebih-lebih lagi tingkat kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin sangat lebar. Ditopang dengan pola hidup masyakat menengah keatas yang sudah menganuthedonism menyebabkan kecemburuan sosial, maraknya aksi kriminalitas dan buruknya pertumbuhan industri produktif.
Banyak cabang-cabang usaha dan ekonomi dikuasai oleh beberapa orang saja, dan kekuasaan yang berjubah dua (penguasa sekaligus pengusaha) yang menyebabkan, usaha padat modal tidak kompetitif bahkan sudah menjadi rahasia umum, hampir disemua lini dikuasai oleh pemburu rente.
Contoh kecil adalah tidak becusnya pemerintah membereskan pasar sentral Makassar yang terkatung-katung sejak 2015, dan sampai sekarang masih tidak jelas, padahal permasalahan ini sangat sederhana. Meskipun bisa saja diargumentasikan bahwa, permasalahan ini adalah domain pemerintahan kota Makassar, akan tetapi perlu dicatat bahwa Makassar adalah wajah Sulawesi Selatan.
Tingkat korupsi Sulawesi Selatan juga paling besarke-7Â se-Indonesia ditahun 2017. Kebanyakan dari kasus tersebut adalah kasus-kasus besar yang ditangani oleh KPK dan didominasi oleh sektorinfrastruktur. Belum lagi besarnya pengaruh kolusi dan nepotisme antara penguasa, pengusaha dan keluarga (kroni) yang menyebabkan banyak sektor yang tidak produktif dan kompetitif, dan ini juga sudah menjadi rahasia umum.
Sehingga hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebenarnya adalah kepastian hukum, layanan birokrasi yang bersih, pasti dan bebas pungutan apalagi pelayanan yang sengaja dilambankan.
