Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI) mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan salah satu bukti nyata bahwa keislaman dan demokrasi dapat berjalan beriringan.
Menurut beberapa sumber, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ibu Puan Maharani, Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan di Indonesia. Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa praktik demokrasi ala Barat di beberapa negara mayoritas Muslim justru melahirkan instabilitas dan ketidaknyamanan. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (PEMILU) di Indonesia dianggap penting karena dapat menjadi bukti bahwa sistem demokrasi di Indonesia berjalan dengan maju.
Dalam konteks Islam, doktrin ajarannya sebagaimana banyak dipahami orang adalah inklusif dan demokratis.
Ada eksperimen demokratis dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan khulafaur rasyidin. Namun, pasca Nabi dan khulafaur rasyidin, demokrasi sering dijadikan tumbal karena kepentingan dan untuk melanggengkan status quo raja-raja Islam. Oleh karena itu, menurut beberapa sumber, perlu pendekatan substansialistik terhadap ajaran Islam agar dapat mendorong terciptanya sebuah sintesa yang memadukan antara Islam dan demokrasi
Secara keseluruhan, terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai apakah Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan di Indonesia. Namun, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dianggap penting untuk membuktikan bahwa sistem demokrasi semakin dewasa.
Demokrasi dan Islam dapat berjalan beriringan, seperti yang terlihat dalam konteks Indonesia. Beberapa alasan mengapa demokrasi dan Islam bisa saling mendukung antara lain:
Contoh Indonesia: Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan juga negara demokrasi terbesar di dunia
. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat berdampingan secara harmonis
Prinsip-prinsip Islam: Prinsip-prinsip demokrasi, seperti musyawarah (as-syura), keadilan (al-‘adalah), amanah (al-amanah), dan tanggung jawab (tanggung jawab), telah ada dalam ajaran Islam dan dilaksanakan selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin
. Prinsip-prinsip ini mendukung partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik
Reformasi politik: Reformasi politik di negara-negara Muslim, seperti yang ditekankan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dapat menjadi pendorong perubahan mendasar menuju perbaikan lebih lanjut
. Reformasi ini dapat memperkuat hubungan antara Islam dan demokrasi dengan memastikan partisipasi yang lebih luas dan inklusif dalam proses politik.
Namun, perlu diakui bahwa ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi dan Islam. Beberapa negara Muslim mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi karena kepentingan politik dan untuk melanggengkan status quo
. Oleh karena itu, pendekatan substansialistik terhadap ajaran Islam dapat membantu menciptakan sintesis yang memungkinkan antara Islam dan demokrasi
