Parpol atau Rakyat yang Pantas Disubsidi

[caption id="attachment_401765" align="aligncenter" width="624" caption="Parpol/Kompasiana(kompas.com)"][/caption]

“Harga beras naik, harga BBM naik, dan harga elpiji juga naik, satu-satunya yang turun hanya buah Kelapa, itupun karena jatuh dari pohonnya.”

Dengan dalih untuk meningkatkan Tranparansi dan Demokrasi, mendagri mewacanakan untuk membiayai partai politik dari APBN sebesar Rp. 1 Triliyun. Wacana yang sama dulunya juga sudah pernah diungkapkan oleh mantan ketua DPR Marzuki Alie.

Tidak dijelaskan bagaimana skema bantuan untuk parpol itu, apakah nilai Rp. 1 T untuk seluruh parpol yang ada lalu pembagiannya diatur kemudian oleh mendagri, atau tiap-tiap parpol memperoleh bantuan senilai Rp. 1 T setiap tahunnya.

Subsidi untuk partai politik itu penting adanya, agar kemandirian parpol bisa terjaga dan parpol tidak terlalu liar menerima sumbangan dari pihak luar. Sumbangan dari pihak diluar partai acap menimbulkan persoalan dikemudian hari. Tidak ada Penyumbang yang ikhlas begitu saja melepaskan uangnya tanpa menuntut balas budi.

Sumbangan yang katanya tidak mengikat itu sering kali membuat parpol menjadi tersandera dan tidak mandiri, akhirnya parpol tidak lagi memikirkan kepentingan orang banyak tetapi sebaliknya berpikir untuk kepentingan sipenyumbang.

Sebatas untuk menjaga kemandirian parpol, wacana Mendagri tersebut masih bisa dipahami, tetapi apakah ada jaminan bahwa parpol yang sudah menerima bantuan dari negara lewat APBN itu tidak akan mencari sumbangan lain lagi. Sehingga taat setia parpol itu tidak terbelah bagi kepada penyumbang tetapi sepenuhnya untuk kepentingan negara.

Bisakah parpol membatasi dirinya, tidak menerima sumbangan dari luar ? Inilah yang sulit dijawab, karena pada praktiknya parpol tidak bersikap terbuka dalam mengelola dana kegiatannya, dari mana dan seberapa besar sumbangan yang mereka peroleh tidak pernah dibuka secara transparan, akibatnya ketika patai tersebut berkuasa dia tersandera oleh penyumbang dibelakangnya.

Partai politik yang terlanjur menerima sumbangan dari pihak luar, diyakini betul tidak akan utuh pengabdiannya untuk kepentingan rakyat. Keberpihakannya pada kepentingan penyumbang akan lebih besar dari semestinya, alhasil kemandirian yang dicitakan tidak tercapai sebaliknya malah membuat rekening elite partai semakin gendut, karena disamping mendapat subsidi dari APBN parpol juga masih menangguk keuntungan dari penyumbang.

Selain sumbangan dari luar, apakah praktik cari uang lewat kadernya yang duduk dilembaga negara dan pemerintahan dapat dihentikan. Bukan rahasia lagi, bahwa tiap-tiap kader partai yang mendapat jabatan baik dieksekutif maupun yang diparlemen mempunyai kewajiban tak tertulis untuk mencari sumber dana demi kepentingan partainya masing-masing.

Bicara soal kemandirian partai, seharusnya tidak perlu ditempuh dengan cara memberikan subsidi yang sedemikian besar, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi kader dan pimpinan partai itu sendiri untuk bisa hidup mandiri. Bagaimana mereka berpikir agar partainya bisa berdiri diatas kakinya sendiri meskipun tanpa bantuan dari orang lain.

Sumber dana yang berasal dari sumbangan yang tidak mengikat seperti yang selalu tertuang dalam masing-masing AD/ART Parpol itu benar – benar mereka terapkan, dalam artian siapapun boleh menyumbang dan seberapapun besarnya sumbangan itu tetap tidak memberi pengaruh pada kebijakan partai. Transaksi serah terima sumbangan dilakukan secara terbuka, bukan sumbangan gelap dengan berbagai deal dibelakangnya.

Kemandirian parpol itu tidak semata – mata tergantung pada besarnya dana yang dimiliki oleh sebuah parpol, tetapi seberapa besar kemampuan elite dan kader partai itu membesarkan partainya sehingga mampu menjadi partai yang mandiri, bisa menjalankan roda partainya meskipun tanpa sumbangan dari pihak luar dan minus subsidi dari negara.

Dan seharusnya mendagri tidak perlu terlalu pusing memikirkan bagaimana Partai Politik bisa mengidupkan dirinya, karena ada hal yang lebih penting lagi untuk diperhatikan, yakni nasib rakyat yang masih sesak nafas menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok.

Harga beras naik, harga BBM naik, dan harga elpiji juga naik, satu-satunya yang turun hanya buah Kelapa, itupun karena jatuh dari pohonnya.