Pilkada dan Penyakit Sosial Bernama Korupsi

Bukankah para pejabat publik harusnya memberi contoh tauladan bagi warga guna menciptakan keadaan bernilai etis agar semrawut dalam kehidupan berbangsa minim terjadi. Bahkan menghilang di bumi pertiwi.

Bukan dalam rangka menggeneralisir, karena hanya ada beberapa diantara sekian banyak pejabat publik yang sifatnya demikian. Dibuktikan dengan keberadaan pejabat yang rela melepas jabatan politiknya akibat diduga melakukan korupsi, meski belum ada yang dapat membuktikan hal tersebut.

Pejabat publik seperti ini walau jumlahnya sedikit, setidaknya ia dapat memberi contoh bagi yang lain bahwa jabatan politik yang melekat, bukanlah hal yang patut dibanggakan dengan besar hati.

Sebab sudah sepantasnya jabatan publik tak boleh digunakan serampangan apalagi demi meraup keuntungan individual semata.

Untuk kedepannya, semoga keinginan dalam penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih akan menemui titik nadirnya di bumi pertiwi.

Harapan kemakmuran dan peretasan kesenjangan sosial pun semoga segera segera tercapai. Sebab peradaban yang baik dihasilkan dari kondisi kebangsaan yang baik pula.

Semoga di masa pencoblosan nanti, kiranya kita sebagai warga negara yang berakal sehat, telah mampu memilah lalu memilih pemimpin yang akan mengaktualisasikan harapan itu. Harapan seluruh bangsa dalam naungan NKRI.

Sebab kita telah dikenal sebagai penduduk yang telah matang menilai baik buruknya segala sesuatu. Salah satu faktor yang dapat menjadi pembenaran dari narasi ini ialah tatkala Richard Lynn dan Tatu Vanhanen dalam laporan penelitiannya "IQ and the Wealth of Nations (2002)" mengemukakan bahwa rata-rata IQ warga Indonesia berkisar 87.

Maka dari itu, tak boleh kita sia-siakan tahun politik ini di dominasi oleh aktor politik yang orientasinya sekadar meraih kursi kekuasaan. Semoga.