Akankah aksi damai doa bersama Jumat 2 Desember 2016 tidak akan disusupi partai politik dan unsur lain. Meski Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian  sudah  menyatakan siap mengamankan , dan  menyiapkan kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, sebagai area kegiatan aksi damai doa  dan sholat Jumat bersama.
Aksi damai tersebut merupakan aksi lanjutan yang dilakukan pada 4 November 2016. Untuk mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kawasan Monas akan bisa menampung 600.000 sampai 700.000 orang. Jika ternyata  pendemo melebihi kapasitas Monas, polisi menyiapkan Jalan Merdeka Selatan sebagai tempat untuk menampung kelebihan itu.
Akankah saya percaya acara tersebut tidak disusupi unsur lain. Pengalaman demostrasi untuk memproses hokum Ahok karena ucapannya mengenai ayat surat Al Maida, jelas-jelas disusupi  unsur lain . Unsur tersebut bisa partai politik, unsur himpunan mahasiswa  dan LSM. Jelas-jelas di berita Koran Kompas tanggal 5 November 2016, Joko Widodo, Presiden Indonesia mengatakan aksi demonstrasi 4 November 2016 ditunggangi partai politik. Sayang Jokowi sampai hari ini tidak berani menunjuk hidung siapa partai politik yang dimaksud. Meski unsur intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara) pasti sudah membisikinya.
Khusus untuk aksi damai doa bersama , Tito, sudah menjamin akan mengawal demonstrasi dibantu sejumlah pihak. "Kami dibantu TNI, satpol PP, laskar dari ormas-ormas yang ada, kami akan atur," kata Tito di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
Saya menganalisa jaminan Kapolri untuk mengamankan aksi damai itu perlu dikaji kembali. Pada saat aksi damai, masyarakat yang ikut doa bersama akan pulang serentak bersama-sama melewati Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Gajahmada, dan Jalan Merdeka Timur. Secara berbondong-bondong akankah mereka tidak mengganggu  keamanan lalu lintas dan para karyawan kantor yang lokasi kerjanya atau kantornya berada di segi empat emas pusat Kota Jakarta tersebut,
Pengalaman aksi kekerasan yang melibatkan himpunan mahasiswa pada aksi demontrasi tanggal 4 November 2016 terjadi pada saat selesai acara. Pada waktu itu peserta demo yang sudah damai melakukan aksinya pulang dari lokasi acara. Saat-saat  inilah yang sangat perlu diwaspadai pihak keamanan,
Kemudian berbicara soal dana acara aksi damai itu, siapakah sebenarnya yang mendanai acara tersebut. Akankah FPI, LSM dan unsur agama lain membiayai sendiri acara tersebut. Saya sebagai orang awam sangat tidak percaya aksi demontrasi 4 November dan aksi damai 2 Desember besok pasti ada lembaga atau institusi yang mengucurkan dananya tanpa batas (unlimited) untuk membiaya peserta aksi damai itu.
Karena pada demo 4 November lalu banyak peserta yang sengaja didatangkan dari luar kota dengan jaminan biaya transport, makan dan tentunya uang saku ratusan ribu rupiah. Ambil saja rata-rata peserta demo 4 November diberi honor Rp 300.000 dikalikan peserta demo satu juta orang itu diperlukan biaya = Rp 300.000 x 1,000,000 orang = Rp 300.000.000.000 = 300 milyar rupiah. Angka ini hanya untuk peserta demo. Belum lagi bayaran untuk Ketua FPI dan lain-lain sebagai penggerak massa pasi honornya puluhan milyar. Disini bermain milyar. Siapakah yang mau mengucurkan dana  ratusan milyar tersebut. Hal ini yang perlu dicermati karena penggerak massa pastilah institusi yang bonafid dan berpengaruh sehingga mampu mendatangkan massa tanggal 4 November lalu.
Menyimak isi pidato dari para anggota DPR yang ikut aksi demonstrasi tersebut yang mencemarkan  nama Presiden Indonesia, Joko Widodo, saya juga punya feeling tujuan demo itu bukan hanya menjegal Ahok tapi juga ada keinginan untuk menurunkan Jokowi nama beken presiden kita.
