Selagi menghadapi permasalah kenaikan harga, masyarakat dihadapkan oleh permasalahan turunnya pendapatan. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan harus melakukan penghematan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan yang diambil perusahaan demi bertahan berdampak pada turunnya permintaan pasar sementara tingkat pengangguran semakin meningkat.
Lagi - lagi APBN harus menjaga daya beli masyarakat dengan penguatan program belanja perlindungan sosial yang tepat sasaran. Stimulus untuk dunia usaha harus diberikan dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga terjadi penyerapan kembali tenaga kerja yang mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan.
Pemulihan ekonomi juga harus disokong oleh ketersediaan infrastruktur yang handal. Pemerintah berupaya melakukan optimalisasi pengeluaran dan menjaga prioritas belanja untuk sektor produktif melalui APBN. Pembangunan infrastruktur berkualitas dapat memicu produktivitas kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, penggunaan APBN yang kredibel menjadi kunci bergeraknya roda ekonomi.Â
Pajak dalam keberlangsungan APBN
Rapor yang dirilis oleh BPS seakan membuktikan pemerintah Indonesia berhasil menggunakan APBN sebagai senjata ampuh dalam menghadapi gejolak perekonomian. Pertanyaan selanjutnya, komponen apa saja yang menjadi penyusun APBN sehingga mampu menopang Indonesia agar tetap berdiri kokoh diterjang awan gelap bahkan badai ekonomi?
Pada dasarnya, APBN disusun oleh lima komponen utama yaitu pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran. Dilansir melalui buku informasi APBN 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, pendapatan negara berasal dari beberapa sumber diantaranya pajak sekitar 70 persen, kepabeanan dan cukai sekitar 12 persen penerimaan negara bukan pajak  sekitar 18 persen, dan hibah yang tidak sampai 0,1 persen.
Melihat data tersebut, dapat dikatakan proporsi pajak terhadap APBN bak cairan di dalam tubuh manusia. Dari berbagai informasi kesehatan, manusia akan mengalami dehidrasi yang berujung kematian apabila kekurangan cairan. Sama halnya dengan pajak, sebuah negara sangat bergantung dengan penerimaan pajak untuk terus bertahan dan berkembang.
Dikutip dari situs www.pajak.go.id, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Salah satu fungsi pajak yaitu fungsi stabilitas. pemerintah memiliki dana melalui mekanisme perpajakan sehingga dapat menjalankan kebijakan yang terkait dengan penanganan inflasi bahkan krisis ekonomi.
Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pajak diantaranya Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 yang menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari 25 persen menjadi 22 persen. Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 yang dicabut dengan PP No. 55 Tahun 2022, pemerintah memberikan fasilitas tarif pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hanya 0,5 persen dari peredaran bruto.
Jika melihat Undang -- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak didefinisikan sebagai iuran atau kontribusi wajib yang terutang dan dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara.
Definisi tersebut cukup menjelaskan bahwa ketangguhan APBN khususnya pajak pada dasarnya bersumber dari para pembayar pajak itu sendiri. Semakin besar kontribusi para pembayar pajak, semakin kokoh APBN dalam melawan gejolak.
