Menjaga Hak Atas Informasi Publik Versus Kerahasiaan Rekam Medis pada Kasus Penyakit Menular

Permenkes no. 269 Tahun 2008 pada Pasal 10 menyebutkan bahwa informasi tentang rekam medis harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.  Informasi tersebut dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegakan hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi/lembaga, dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.  

Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa identitas pasien adalah informasi yang harus dirahasiakan jika data medis dibuka. Identitas pasien menurut SNARS (Standar Nasional Akreditasi RS) adalah minimal nama dan nomor rekam medis.  Data identitas lain yaitu alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, nama dan alamat keluarga terdekat, tanggal mendaftar, dan nama RS. Dalam penyampaian informasi identitas pasien ke publik tentu saja harus disamarkan.

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, tetapi dikecualikan informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi. Informasi rahasia pribadi adalah riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Dalam hal ini kembali ditekankan informasi rekam medis adalah dikecualikan untuk diumumkan serta merta.

PEMBUKAAN RAHASIA REKAM MEDIS

Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 diatur tentang Rahasia Kedokteran, yang prinsipnya dalam hal tertentu rahasia dapat dibuka tetapi terbatas sesuai kebutuhan.  Hal ini dirumuskan pada Pasal 5.  Sedangkan Pasal 6 menyebutkan bahwa pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan kesehatan pasien dilakukan dengan persetujuan pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik.

Pada Pasal 9 disebutkan bahwa pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin dan kepentingan umum.  Dijelaskan lagi bahwa pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah audit medis, ancama kejadian luar biasa atau wabah penyaki menular, pendidikan, dan ancaman keselamatan orang lain secara individu atau masyarakat. Pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan informasi kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular dan ancaman keselamatan orang lain, maka identitas pasien dapat dibuka hanya kepada institusi atau pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut.

KESIMPULAN

Dari peraturan-peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik, Rekam Medis, dan Rahasia Kedokteran terkait dengan pembukaan data rekam medis pasien menjadi informasi publik dapat disimpulkan bahwa:

• Informasi tentang kasus wabah penyakit menular adalah informasi publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat secara serta merta karena berkaitan dengan kepentingan umum.
• Informasi rekam medis yaitu identitas, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien adalah bersifat rahasia.
• Pembukaan data rekam medis kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, perawatan pasien, dan keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan harus melalui persetujuan pasien.
• Pembukaan data rahasia kedokteran/rekam medis dalam rangka kepentingan umum diantaranya  ancaman kejadian luar biasa / wabah penyakit menular, dilakukan tanpa melalui persetujuan pasien, dan informasi terbatas sesuai dengan kebutuhan.
• Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dilakukan dengan tanpa membuka identitas pasien.
• Identitas pasien dapat dibuka terbatas kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut penanggulangan penyakit menular.

Maka apa yang dilakukan pemerintah dengan menyamarkan data identitas pasien sudah benar sesuai dengan perundang-undangan. Mohon maaf atas keterbatasan penulis dalam mengutip peraturan dan undang-undang, di bawah ini referensi dari penulis disertakan.

Referensi: