Kebutuhan sebesar Rp 16,5 triliun, lalu di bailout cuma Rp 4,9 triliun. "Sesudah Desember kita kejang-kejang lagi" katanya.
Kejadian defisit yang melanda BPJS tersebut berimbas pula kepada industri, tentu dalam hal ini adalah industri farmasi di Indonesia. Ya, oleh karenanya BPJS jadi sering terlambat untuk membayar klaim obat-obatan kepada industri farmasi itu.
Hal itulah yang menyebabkan GPFI (Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia) mengeluarkan surat yang diajukan kepada Menteri Kesehatan dengan nomor 098/Ext-/PP-GPFI/VIII/2018 tentang Hutang Jatuh Tempo Obat dan Alkes (Alat Kesehatan) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Belum Dibayar Mencapai Rp 3,5 triliun terhitung Juli 2018.
Direktur Eksekutif GPFI, Dorojatun Sanusi membenarkan hal itu, "Ya, GPFI sudah mengirim surat kepada Menkes, cc ke berbagai pihak yang terkait", Senin (17/9/2018).
Industri farmasi dan distributor obat-obatan sudah tentu akan kesulitan untuk mendistribusikan obat ke rumah sakit, jika klaim pembayaran oleh BPJS terlambat. Kalau hal tersebut dibiarkan maka pihak rumah sakit bakal memberi anjuran pilihan kepada pasien untuk membeli obatnya di apotek luar dengan biaya yang lebih mahal.
Bukan tidak mungkin bagi penyedia fasilitas kesehatan mereka bakal mempertahankan eksistensinya dengan cara cost sharing yang akan membebani pasien JKN.
Sementara dari pihak BPJS Kesehatan sendiri, BPJS sudah menyampaikan usulan bailout (dana talangan) yang diperlukan guna menutup defisit.
Dari pihak pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menandatangani PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 113/PMK.02/2018 perihal tata cara pencairan, penyediaan, serta pertanggungjawaban dana cadangan program JKN.
BPJS Kesehatan saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat bukan karena dinaikkan iuran atau tambahan fasilitas jamkes, tetapi karena kinerja finansialnya.
Bantuan dari pemerintah seharusnya tidak bisa selalu diandalkan, BPJS mesti mencari sumber dana yang lain guna menanggulangi defisit.
