Mohon tunggu...
Moh. Ashari Mardjoeki
Moh. Ashari Mardjoeki Mohon Tunggu... Freelancer - Senang baca dan tulis

Memelajari tentang berketuhanan yang nyata. Berfikir pada ruang hakiki dan realitas kehidupan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mengurai Sila-sila Pancasila IV

10 April 2020   05:41 Diperbarui: 10 April 2020   06:06 486
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

REVOLUSI SPIRITUAL

Mengurai Pancasila menurut penghayatan Pribadi.  Sila 4.:


KERAKYATAN YANG DIPIMPIN HIKMAT KEBIJAKSANAAN PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN.

Rakyat Indonesia menyatakan bahwa "kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" adalah wujud demokrasi di Indonesia yang diwariskan para leluhurnya yang berupa hidup bersama saling bergantung secara gotongroyong dalam segala aspek kehidupan.

Selanjutnya demokrasi dimaknai dan dilaksanakan sebagai etika Bangsa Indonesia dalam bernegara secara mulia dan sempurna.

Rakyat Indonesia menyatakan Negara menetapkan setiap kebijakan merupakan hikmah kebijaksanaan permusyawaratan seluruh rakyat yang diwakilkan.

Dalam musyawarah membuat kebijakan harus secara gotongroyong.
Setiap pribadi wakil rakyat berkewajiban menyampaikan kepentingan rakyat yang diwakilkan menjadi kepentingan pribadi.

Dalam musyawarah gotongroyong membuat kebijakan tidak perlu ada pihak yang berlawanan atau oposisi. Tidak diperlukan ada kelompok atau golongan-golongan.
Karena Rakyat terdiri dari semua golongan.

Dalam musyawarah gotongroyong membuat kebijakan tidak boleh ada yang dianggap salah dan disalahkan.  
Semua yang dimusyawarahkan adalah yang sudah pasti benar teruji,  sedang pilihan terbaik ditetapkan secara bersama.

Dalam musyawarah gotongroyong membuat kebijakan tidak boleh ada yang memaksakan kehendaknya.

Semua kebijakan untuk kepentingan seluruh rakyat dan golongan. Agar tidak ada kebijakan yang merugikan kepentingan pribadi dalam hidup bersama.

Dalam musyawarah gotongroyong membuat kebijakan semua wakil rakyat mempunyai kedudukan setara dan terhormat.
Karena Rakyat punya kedudukan terhormat yang dimuliakan Negara.

Disampaikan terimakasih kepada yang sempat membaca tulisan ini.
Uraian ini belum tentu benar meski tidak boleh jika dikatakan salah, karena uraian yang benar belum ada.
Siapapun boleh membuat uraian menurut penghayatan dan pemikiran masing-masing.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun