Jayapura -- Salah satu mantan perjuangan Papua Jhon Albert Norotouw, mengatakan bahwa momen 1 Desember berapa tahun silam adalah sebuah opini yang dibentuk untuk perubahan. Oponi terbentuk akibat situasi politik.
"Kami ciptakan opini, kerena kepentingan politik saat itu." Kata Jhon Albert Norotouw, ditemui di Kemiri, Kabupaten Jayapura, Kamis 29 November 2018 siang.
"Esensi dari sebuah dari perjuangan adalah perubahan dan perubahan sudah dirakasakan oleh orang Papua. Jadi saya kembali dari PNG. Kenapa saya harus tinggal di sebuah Negara kemudian menahan hati." Ucapnya sambil tertawa.
Ia mengaku saat ini menjalani hidup tenang dan berbaur dengan masyarakat. Menikmati hasil perjuangan yang pernah ia lakukan.
"Hidup dengan damai di Indonesia, berbaur dengan masyarat. Orang saling menyapa dengan baik. Saya hidup di sekitar ini (Kemiri,red), ada lewat menyapa 'tete' kan tenang to...!." Ujar Jhon.
Ia menjelaskan pihaknya bersama panel Pasifik capter perjuangan Papua, beberapa waktu keadaan membangun hubungan dengan Vanuatu, PNG, Solomon dan Negara pasifik lainnya dengan membentuk opini tentang satu Desember. Dan banyak orang termakan opini masalah merdeka ini.
"Jadi kami juga yang harus pergi ke sana untuk menyelesiakan ini, kami sudah membangun hubungan dengan Vanuatu, Solomon dan PNG." Ujar Jhon Norotouw.
Ia mengakui bahwa bulan Desember 1961 masa itu telah lahirnya sebuah bendera, lambang dan lagu. Namun itu merupakan nilai-nilai esensi sebuah perjuangan.
"Itu merupakan nilai-nilai. itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena Pepera sudah disahkan oleh PBB dan inilah pedoman orang Papua, sebagai bangsa Indonesia." Ucapnya.
"Jadi siapapun yang menentang termasuk saya, oleh karena kekerasan orde baru, setelah melihat adanya perubahan. Kita harusnya menerima Pepera itu. Tapi kalau dilihat dari sisi iman, maka ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Untuk kami bersama Indonesia." Tegas Jhon Norotouw.
Pihaknya juga menyesalakan adanya seorang oknum mengaku sebagai pendeta. Namun, sering mengajak melakukan perlawanan kepada pemerintah atau menyatakan sikap merdeka.
