Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kembali membuat gebrakan dengan mengumumkan kebijakan terbaru yang cukup kontroversial. Mulai tahun 2023, BPJS akan menghapus pertanggungan rawat inap kelas 1 sampai 3 dari program jaminan kesehatan mereka. Keputusan ini telah menimbulkan beragam reaksi dan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia.
Penghapusan rawat inap kelas 1 sampai 3 dari jaminan BPJS menandai perubahan signifikan dalam sistem layanan kesehatan nasional. Sebagai bagian dari program BPJS, rawat inap kelas 1 sampai 3 dulu dianggap sebagai fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan standar yang lebih tinggi. Namun, kebijakan baru ini akan membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas tersebut.
Dikutip dari KabarUtara.com, salah satu alasan yang diutarakan oleh BPJS untuk penghapusan ini adalah masalah keuangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut. BPJS menghadapi tekanan keuangan yang meningkat akibat defisit yang terjadi dalam program jaminan kesehatan. Dengan menghapus rawat inap kelas 1 sampai 3, diharapkan beban keuangan BPJS dapat ditekan dan kelangsungan program jaminan kesehatan tetap terjaga.
Namun, kebijakan ini menuai kontroversi karena berpotensi mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Rawat inap kelas 1 sampai 3 sering kali menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan perawatan dan fasilitas yang lebih baik. Dengan penghapusan ini, masyarakat diharapkan untuk beralih ke kelas rawat inap yang lebih rendah atau mencari alternatif lain yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka.
Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa penghapusan rawat inap kelas 1 sampai 3 dapat memicu kemunculan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan antara mereka yang mampu dan mereka yang kurang mampu secara finansial. Pasien dengan kondisi kesehatan yang kompleks dan membutuhkan perawatan intensif mungkin akan kesulitan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Terkait dengan kebijakan baru ini, BPJS juga mengumumkan adanya penyesuaian tarif iuran BPJS yang akan berlaku pada tahun 2023. Hal ini menjadi perhatian utama bagi peserta BPJS, terutama mereka yang mengandalkan program ini untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang terjangkau.
Perubahan tarif iuran BPJS ini diharapkan dapat membantu memperkuat keuangan BPJS dan menjaga kelangsungan program jaminan kesehatan. Namun, bagi sebagian peserta BPJS, penyesuaian tarif ini mungkin memberikan beban tambahan yang perlu mereka pertimbangkan dalam anggaran keuangan mereka.
Daftar Iuran BPJS Terbaru 2023
Dikutip dari kompas.com, berikut ini adalah daftar harga iuran BPJS Kesehatan untuk berbagai jenis peserta terbaru 2023:
BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
- Besaran iuran BPJS Kesehatan PBI adalah sebesar Rp 42.000 per orang per bulan.
- Iuran ini dibayarkan oleh pemerintah pusat, sehingga peserta PBI tidak perlu membayar iuran bulanan.
BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh pemerintah daerah
- Nah untuk kategori peserta yang BPJS-nya didaftarkan oleh pemerintah daerah, besaran iuran BPJS Kesehatan yakni Rp 42.000 per orang per bulan.
- Iuran ini dibayarkan oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang mendaftarkan peserta, sehingga peserta tidak perlu membayar iuran tersebut.
Pensiunan dan veteran
Bagi peserta Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara Negara seperti pensiunan dan veteran, besaran iuran adalah 5 persen dari upah yang diterima.
Penerima pensiun
3 persen dibayar oleh Pemerintah Pusat, dan 2 persen dibayar oleh penerima pensiun.
Veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim/piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan
- Adapun untuk 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan III/a dengan waktu kerja selama 14 tahun per bulan.
- Iuran ini dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
ASN (Aparatur Sipil Negara) dan karyawan swasta
Bagi pekerja penerima upah (PPU) Penyelenggara Negara dan Bukan Penyelenggara Negara, besaran iuran adalah 5 persen.
PPU Penyelenggara Negara
- 4 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 1 persen dibayar oleh pekerja.
- PPU Bukan Penyelenggara Negara (karyawan swasta): iuran sebesar 5 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan lainnya.
- Upah yang dimaksud adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja.
BPJS Kesehatan Mandiri
- Peserta BPJS Kesehatan Mandiri membayar iuran sendiri per bulan, dengan besaran sebagai berikut:
- Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan.
- Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan.
- Kelas III: Rp 42.000 per orang per bulan (mendapatkan bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 7.000 per orang per bulan).
Penting bagi peserta BPJS Kesehatan untuk memahami besaran iuran yang berlaku sesuai dengan kategori mereka. Hal ini akan membantu peserta dalam perencanaan keuangan dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan mereka.
