Mengapa Orang seperti RJ Lino “Wajib” Diganggu? (2)

Fakta: kami memiliki bukti pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada media tentang penolakannya terhadap amandemen konsesi JICT. Dalam pernyataannya Dahlan Iskan mengatakan era privatisasi BUMN sudah selesai karena kondisi negara tidak sedang dalam keadaan krisis seperti tahun 1999 saat sejumlah BUMN dijual kepada pihak asing. Sumber informasi bisa dicek di sini: Http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/287844-ambisi-dahlan--bumn-beli-korporasi-asing

Dalam wawancara dengan Majalah Tempo, Deputi Menteri BUMN era Dahlan Iskan juga menyatakan hal yang sama dengan menambahkan bahwa perpanjangan konsesi JICT harus dilakukan melalui tender terbuka.

RJ Lino menyatakan putra-putri Indonesia belum terbukti ada yang berhasil mengelola semisal menjadi manajer di pelabuhan asing.

Fakta: pernyataan RJ Lino melecehkan dirinya sendiri. Bukankah sebelum di Pelindo II, RJ Lino pernah menjadi Managing Director di Pelabuhan Guangxi China? Apakah saat menduduki jabatan itu RJ Lino sebagai orang Indonesia atau sudah berganti kewarganegaraan asing?

Yang juga dilupakan RJ Lino, saat ini 99,9% pengelola JICT adalah anak-anak bangsa Indonesia. Dari tangan-tangan anak bangsa itulah, JICT terpilih menjadi terminal petikemas terbaik se-Asia untuk kategori di bawah 4 juta TEUs.

Selain itu, pekerja di level manajer dan operator JICT juga pernah melakukan pembenahan terminal di luar negeri seperti Oman dan Tanzania.

Dengan perpanjangan konsesi JICT, Pelindo II akan meraih manfaat senilai US$486,5 juta atau sekira Rp 6T sampai tahun 2019.

Fakta:  Duit yang disetorkan HPH tetap saja hanya US215juta. Semua hitungan uang yang disebutkan RJ Lino BUKAN dari HPH, tapi berasal dari pendapatan JICT. Semisal rental fee US$85jt/tahun itu berasal dari JICT. 

RJ Lino tidak pernah mengatakan berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perpanjangan konsesi JICT hingga tahun 2039 dengan setoran modal HPH yang hanya US$215 juta dan selama 20 tahun menanggung deviden secara terus-menerus? Kami memiliki perhitungan dana yang disetorkan HPH sebesar US$215 juta kepada Pelindo II akan bisa kembali modal hanya dalam tempo 4 tahun alias sampai tahun 2019 saja. Jadi selanjutnya HPH hanya akan menangguk untung selama masa konsesi berlangsung hingga tahun 2039.

RJ Lino sama sekali tidak pernah berbicara mengenai besar mana keuntungan saham 51% Pelindo II dengan perpanjangan konsesi dibandingkan 100% saham Pelindo II seperti yang dihimbau Kementerian Perhubungan.

Itulah beberapa catatan atas pernyataan RJ Lino dalam wawancara dengan Metro TV, kemarin Kamis (5/11). Fakta-fakta seperti ini harus disampaikan ke publik agar memperoleh informasi yang seimbang, fair dan apa adanya.***