Revolusi Mental
Saat Pilpres 2014 lalu, Jokowi menawarkan “Revolusi Mental” yang merupakan terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang.
Dalam melaksanakan revolusi mental, Jokowi mengajak masyarakat menggunakan konsep “Trisakti” yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”.
Menurut Jokowi, kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila haruslah ditegakkan di bumi kita ini. Jokowi bertekad menciptakan sebuah sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tindakan intimidasi. Menurut Jokowi, kita perlu memperbaiki cara merekrut pemain politik, yang lebih mengandalkan keterampilan dan rekam jejak ketimbang kekayaan atau kedekatan mereka dengan pengambil keputusan.
Revolusi Mental juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih.
Revolusi Mental di bi bidang ekonomi, Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang mendalam pada investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri dan juga pemenuhan kebutuhan makanan dan bahan pokok lainnya dari impor. Kebijakan ekonomi liberal yang sekadar mengedepankan kekuatan pasar telah menjebak Indonesia sehingga menggantung pada modal asing. Sementara sumber daya alam dikuras oleh perusahaan multinasional bersama para ”komprador” Indonesia-nya.
Mengutip Jokowi, Indonesia secara ekonomi seharusnya dapat berdiri di atas kaki sendiri, sesuai dengan amanat Trisakti. Kita juga perlu meneliti ulang kebijakan investasi luar negeri yang angkanya mencapai tingkat rekor beberapa tahun terakhir ini karena ternyata sebagian besar investasi diarahkan ke sektor ekstraktif yang padat modal, tidak menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.
Pilar ketiga Trisakti adalah membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. Sifat ke-Indonesia-an semakin pudar karena derasnya tarikan arus globalisasi dan dampak dari revolusi teknologi komunikasi selama 20 tahun terakhir. Indonesia tidak boleh membiarkan bangsanya larut dengan arus budaya yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.
Mencermati gagasan tentang “Revolusi Mental” yang dikemukakan Presiden Jokowi, pertanyaan yang patut kita ajukan adalah bagaimana sikap Presiden terhadap kasus perpanjangan konsesi JICT yang sudah jelas-jelas mengabaikan semangat kemandirian ekonomi, tidak tergantung pada investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri. Pekerja JICT sudah berusaha meyakinkan pemerintah bahwa jika dikelola sendiri, JICT akan menjadi terminal petikemas kebanggaan nasional yang mendatangkan keuntungan besar bagi negara. Bandingkan dengan sikap RJ Lino yang meski konsesi 5 tahun lagi sudah memperpanjang konsesi hingga tahun 2039 dengan harga murah dan terindikasi melanggar UU Pelayaran.
Seperti apakah sikap “Revolusi Mental” Presiden Jokowi ketika seorang Dirut Pelindo II terkesan mengancam presiden hanya karena Bareskrim menggeledah kantornya dalam rangka melengkapi penyidikan atas dugaan kasus korupsi? Bagaimanakah “Revolusi Mental” yang ditawarkan Presiden untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sementara presiden sendiri terkesan mempertahankan sosok yang diduga melakukan praktik KKN tersebut?
Bagi publik, sikap Presiden Jokowi atas berbagai kasus yang terjadi di PT Pelindo II akan menjadi pembuktian apakah konsep “Revolusi Mental” yang ditawarkan Presiden Jokowi ketika Pilpres lalu benar-benar diimplementasikan atau hanya sekadar ‘branding’ kampanye saja. Kita tunggu.****
