Di jajaran pemerintah saat ini, Menteri BUMN Rini Soemarno disebut-sebut termasuk pejabat yang tidak punya nyali menghadapi RJ Lino. Konon penggantian Dirut Pelindo IV dua minggu yang lalu pun diisukan atas rekomendasi RJ Lino kepada Menteri BUMN. Padahal, Dirut Pelindo IV sebelumnya baru menjabat kurang dari dua tahun namun telah berhasil menorehkan berbagai prestasi seperti pendapatan perusahaan yang meningkat drastis serta pembangunan sejumlah pelabuhan di Indonesia Timur, termasuk Terminal Petikemas Makassar yang groud breaking-nya dilakukan Presiden Jokowi, Mei lalu. Rumor menyebutkan atas desakan RJ Lino, Menteri BUMN pun mengganti Dirut Pelindo IV.
Mantan Komisioner KPK Erri Riana Hardjapamekas, Pengamat Ekonomi Faisal Basri, Pengamat Ekonomi Lin Che Wei, Sekjen TII Natalia Soebagjo serta Praktisi Hukum Ahmad Fikri Assegaf direkrut dalam Tim Perpanjangan Konsesi JICT (Oversight Committee) yang diduga untuk memuluskan rencana RJ Lino melakukan perpanjangan konsesi JICT kepada Hutchison Port Holdings (HPH), meskipun sisa waktu konsesi sebelumnya masih 5 tahun lagi (2019). Rekomendasi awal Tim OC agar privatisasi JICT jilid II dilakukan melalui tender terbuka, namun dalam Iklan di Harian Kompas dan Bisnis Indonesia tanggal 8 Agustus 2014, Pelindo II menyatakan perpanjangan konsesi JICT tidak dilakukan melalui tender. Surat Menteri Perhubungan tanggal 20 Agustus 2015 tegas menyatakan kewenangan memberikan konsesi hak mutlak Kementerian Perhubungan karena berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Operator Pelabuhan (Pelindo II) tidak berhak memberikan konsesi sebelum ada ijin dari Kementerian Perhubungan.
Selain nama-nama di atas, dikabarkan masih ada sejumlah nama lain yang kebagian jatah sebagai komisaris maupun staf ahli di Pelindo II. Terlepas dari persoalan kapasitas yang bersangkutan, penempatan orang-orang yang tidak paham tentang masalah pelabuhan di jajaran komisaris maupun staf ahli bisa saja ditafsirkan sebagai beking RJ Lino dalam mengamankan posisinya sebagai Dirut Pelindo II. Semua itu sepertinya tidak menjadi masalah buat RJ Lino meskipun harus mengalokasikan dana perusahaan miliaran rupiah tiap tahun.
Mungkin karena sudah measa membayar mahal para 'kolega', tidak heran kalau Lino merasa begitu powerfull saat berbicara via telepon dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. RJ Lino pun tak segan-segan menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya jika pemerintah tidak mau tahu peristiwa penggeledahan ruang kerjanya yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri.
“Pak Lino stay aja kerja, kita selesaikan di atas,” pesan Wapres JK seperti dikutip RJ Lino. Waduh***
