Kemiskinan di Tengah Kemakmuran: Paradoks Maluku Utara

"Kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari angka ekonomi, tetapi dari sejauh mana semua penduduknya dapat merasakan manfaat pembangunan."

Pendahuluan

Jumlah provinsi di Indonesia saat ini adalah 38 provinsi. Salah satunya Maluku Utara yang memiliki 8 kabupaten dan 2 kota. Provinsi ini terkenal dengan kekayaan alamnya, mulai dari tambang nikel hingga potensi bahari. Dengan laju PDRB mencapai 20,49% pada 2024, salah satu yang tertinggi di Indonesia, Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang impresif. Namun, cerita kemajuan ini menyimpan paradoks: kota-kota besar seperti Ternate maju pesat, tetapi banyak wilayah terpencil seperti Pulau Taliabu, Kepulauan Sula, Halmahera Barat, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur masih menghadapi tantangan besar dalam kesejahteraan. Di Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula, misalnya, seorang siswa harus belajar di bawah cahaya lampu minyak karena belum tersedianya listrik secara merata dan sulitnya akses internet, mencerminkan ketimpangan yang begitu nyata. Dengan tingkat kemiskinan 6,32% pada Maret 2024, lebih rendah dari rata-rata nasional 9,03%, provinsi ini tampaknya lebih baik dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Namun, angka ini tidak mencerminkan realitas kompleks di lapangan.

Ketimpangan kesejahteraan mencuat dalam berbagai aspek: pendidikan yang terbatas, layanan kesehatan yang tidak merata, infrastruktur dasar yang rapuh, hingga akses listrik yang jauh dari universal. Tulisan ini menggali lebih dalam untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan memanfaatkan data empiris sebagai alat analisis utama. Tidak hanya mencermati angka, tetapi juga memberikan solusi strategis yang berfokus pada inovasi dan pemerataan pembangunan, sehingga semua wilayah di Maluku Utara dapat merasakan dampak nyata dari kemajuan.

Pendidikan: Mimpi yang Terbatas

Pendidikan seharusnya menjadi tiket utama keluar dari kemiskinan. Namun, data menunjukkan ketimpangan besar dalam partisipasi pendidikan di Maluku Utara. Berikut adalah data Tingkat Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SMA:

Tingkat Partisipasi Sekolah (APS) Maluku Utara

Pulau Taliabu mencatat APS terendah (58,7%), jauh tertinggal dibandingkan Kota Ternate (90,4%). Anak-anak di daerah terpencil menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya guru berkualitas dan minimnya akses infrastruktur pendukung seperti listrik. Ketimpangan ini memperburuk siklus kemiskinan antarwilayah.

Kesehatan: Tantangan Layanan Dasar

Di bidang kesehatan, ketimpangan yang serupa juga terjadi. Kota Ternate memiliki akses layanan kesehatan yang lebih baik, sementara di Pulau Taliabu, masyarakat harus menempuh "perjalanan panjang" untuk mendapatkan perawatan medis dasar. Berikut adalah data Angka Harapan Hidup (AHH):

Angka Harapan Hidup (AHH) Maluku Utara

Pulau Taliabu memiliki AHH terendah (63,05 tahun 2024), mencerminkan keterbatasan fasilitas kesehatan dan layanan pencegahan penyakit. Kota Ternate, sebaliknya, mencatat AHH tertinggi di provinsi ini (71,98 tahun 2024), mencerminkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan dan pencegahan penyakit memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Kabupaten-kabupaten dengan AHH rendah, seperti Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula, membutuhkan perhatian khusus melalui penyediaan infrastruktur kesehatan yang lebih baik, seperti pembangunan puskesmas yang lengkap dan program layanan kesehatan bergerak untuk wilayah terpencil. Data ini juga menyoroti pentingnya penguatan program kesehatan preventif dan akses yang lebih merata terhadap fasilitas medis di seluruh Maluku Utara.

Infrastruktur: Pondasi yang Rapuh

Akses terhadap infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan sanitasi, dan listrik sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data terbaru tentang akses air bersih dan sanitasi, dan jumlah pelanggan listrik:

Akses Air Bersih dan Sanitasi

Akses air bersih dan sanitasi Maluku Utara

Data akses air bersih dan sanitasi menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antarwilayah di Maluku Utara. Kota Ternate mencatat akses air bersih tertinggi (99,44%) dan akses sanitasi layak tertinggi (98,29%), yang mencerminkan infrastruktur yang sudah sangat baik. Sebaliknya, Pulau Taliabu memiliki akses air bersih dan sanitasi yang paling rendah, masing-masing sebesar 84,96% dan 65,91%.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa daerah-daerah terpencil, seperti Pulau Taliabu dan Halmahera Timur, memerlukan prioritas pembangunan infrastruktur dasar. Tanpa akses air bersih dan sanitasi yang layak, keluarga-keluarga di daerah ini terjebak dalam siklus kemiskinan dan masalah kesehatan yang terus berulang. Akses sanitasi yang rendah di Pulau Morotai (68,52%) dan Pulau Taliabu (65,91%) mencerminkan kurangnya investasi di fasilitas sanitasi yang memadai. Halmahera Timur, meskipun memiliki akses sanitasi yang lebih tinggi (81,64%), tetap memerlukan perhatian khusus untuk memastikan penyebaran fasilitas sanitasi yang merata.

Kondisi ini menegaskan pentingnya investasi pada infrastruktur sanitasi dan edukasi kesehatan masyarakat. Tanpa infrastruktur sanitasi yang layak, desa-desa terpencil terperangkap dalam lingkaran penyakit seperti diare kronis yang menyerang anak-anak, dan kualitas hidup yang rendah. Investasi di sektor ini bukan hanya tentang angka, tetapi menyelamatkan generasi masa depan. Program yang terfokus pada wilayah terpencil dapat mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan infeksi kulit. Dengan distribusi pembangunan yang lebih merata, seluruh penduduk Maluku Utara, termasuk di wilayah terpencil, dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Jumlah Pelanggan Listrik

Jumlah pelanggan listrik Maluku Utara

Jumlah pelanggan listrik yang tinggi di Kota Ternate (66.610 unit) menunjukkan bahwa akses listrik hampir universal, mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebaliknya, Pulau Taliabu dengan hanya 11.472 pelanggan mencerminkan tantangan besar dalam pemerataan infrastruktur listrik. Hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, seperti sulitnya akses teknologi pendidikan atau layanan medis yang membutuhkan peralatan berbasis listrik.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa daerah dengan jumlah pelanggan listrik rendah sering kali menghadapi hambatan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil seperti Pulau Taliabu, Kepulauan Sula dan Halmahera Timur harus menjadi prioritas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Solusi: Menuju Kesejahteraan yang Merata

1. Infrastruktur Digital di Daerah Terpencil: Pemerintah dapat mengembangkan infrastruktur teknologi, seperti internet satelit dan jaringan seluler, untuk mendukung pendidikan dan ekonomi digital di daerah terpencil. Ini akan memungkinkan pelajar untuk mengakses bahan ajar online dan membuka peluang usaha berbasis digital.
2. Program Listrik Mandiri Berbasis Komunitas: Mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga surya atau mikrohidro di komunitas kecil, terutama di wilayah terpencil seperti Pulau Taliabu, untuk memastikan kebutuhan listrik terpenuhi secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Pembangunan Pusat Layanan Kesehatan Terpadu: Setiap kabupaten/kota dapat memiliki pusat layanan kesehatan terpadu yang dilengkapi fasilitas modern dan layanan kesehatan bergerak untuk menjangkau desa-desa terpencil.
4. Penguatan Pendidikan dan Tenaga Kerja Lokal:
   • Memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat lokal, seperti teknologi pertanian dan perikanan berkelanjutan, untuk meningkatkan pendapatan.
   • Menawarkan beasiswa khusus bagi pelajar dari daerah terpencil yang ingin mengejar pendidikan tinggi di bidang kesehatan atau pendidikan, dengan komitmen kembali bekerja di wilayah asal mereka.
5. Skema Kemitraan Publik-Swasta (PPP): Melibatkan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur dasar, seperti air bersih dan sanitasi, melalui model kemitraan publik-swasta yang transparan dan berkelanjutan.
6. Diversifikasi Ekonomi Berbasis Tematik Potensi Lokal: Pendekatan ini menekankan pengembangan ekonomi berbasis tema tertentu yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Contohnya adalah pengembangan pariwisata bahari di Pulau Morotai, perikanan berkelanjutan di Halmahera Selatan, atau agribisnis rempah di Halmahera Tengah. Strategi ini melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan usaha, sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan yang merata dan berkelanjutan.
7. Pembangunan Infrastruktur Dasar: Pemerintah harus memprioritaskan perluasan jaringan listrik dan sistem air bersih, khususnya di daerah-daerah dengan akses terendah seperti Pulau Taliabu dan Halmahera Timur.
8. Investasi di Pendidikan dan Kesehatan:
   • Berikan insentif bagi guru dan tenaga medis untuk bekerja di daerah terpencil.
   • Tambahkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau.
9. Diversifikasi Tematik Ekonomi Lokal: Strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan tema spesifik yang relevan dengan karakteristik lokal suatu daerah. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang beragam dan berkelanjutan, dengan menonjolkan keunikan setiap wilayah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
10. Pemanfaatan Energi Terbarukan: Pemanfaatan tenaga surya dan angin dapat menjadi solusi untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

Penutup: Aksi untuk Masa Depan

Kemiskinan multidimensi di Maluku Utara bukan sekadar soal statistik; ini adalah kenyataan yang membutuhkan perhatian serius dan aksi nyata. Ketimpangan antarwilayah harus diatasi melalui pendekatan inovatif yang inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur digital, energi terbarukan, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang merata harus menjadi fondasi utama rencana pembangunan.

Untuk menjawab tantangan ini, langkah strategis perlu diambil: menciptakan ekosistem tematik ekonomi lokal yang kuat, mempercepat pemerataan akses listrik dan air bersih, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan publik. Transformasi ini membutuhkan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mendorong inovasi dan distribusi pembangunan yang adil.

Jika kita ingin Maluku Utara menjadi provinsi yang maju dan sejahtera, apakah kita siap mengambil langkah visioner untuk memastikan tidak ada lagi wilayah yang tertinggal, baik secara harfiah maupun metaforis? Apakah kita siap menjadi generasi yang tidak hanya mencatat data ketimpangan tetapi juga mengambil aksi nyata untuk mengatasinya?

"Membangun kesejahteraan bukan hanya soal mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang memastikan setiap sudut wilayah... dari perkotaan hingga pelosok... merasakan manfaat pembangunan. Dengan visi yang berani dan aksi yang tepat, Maluku Utara memiliki potensi untuk menjadi model keadilan pembangunan di Indonesia."

Semoga...

Referensi:

• https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg1IzI=/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html
• https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAyIzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html
• https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSelJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2023
• https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjU0IzI=/angka-harapan-hidup-menurut-kabupaten-kota-tahun-.html
• https://www.opendata.malutprov.go.id/dataset/data-dasar-ruas-jalan
• https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/3/TUU0eE4xbE9hMWhSVjNCSGNYaFpWRlJKUjFSTlp6MDkjMw==/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sumber-air-minum-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-maluku-utara--2023.html?year=2023
• https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUyIzI=/jumlah-pelanggan-listrik.html