Diary Akhir Tahun 2024: Peluang Daerah Tertinggal Terentaskan di Tengah Kenaikan PPN 12%

"Diary ini kutulis khusus untuk Kepulauan Sula, singgasana pengabdianku, sebagai rekam jejak digital yang suatu saat akan kubaca kembali. Entah kapan—mungkin tiga tahun lagi, saat program yang tercatat di sini telah terealisasi. Coretan ini hanyalah serpihan pikiran yang kujadikan narasi, tanpa maksud lain selain menjadi penanda perjalanan. Hanya sekedar coretan, namun semoga kelak memiliki arti dan memberi manfaat." - Penulis

"Setiap akhir adalah proses menuju awal yang baru. Diary ini bukan hanya catatan perjalanan, tetapi juga ruang untuk merenungkan tantangan dan harapan di tengah perubahan yang tak terhindarkan."

Tahun 2024 menjadi panggung perjalanan penuh pelajaran bagi Kepulauan Sula, sebuah kabupaten yang baru saja terentaskan dari status tertinggal. Di tengah keberhasilan ini, tantangan baru telah mengetuk pintu: kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025. Seperti angin badai yang membawa debur ombak, kebijakan ini membawa gelombang perubahan yang menekan, terutama bagi daerah di mana infrastruktur masih rapuh dan akses pasar masih terjal.

Namun, di balik badai ini, ada secercah harapan yang datang dalam bentuk rencana program pendampingan daerah terentaskan, pelaksanaannya 2025-2027, tiga tahun dari pemerintah pusat. Program ini adalah tali yang dirajut untuk memperkuat kapasitas lokal, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan membangun fondasi yang berkelanjutan.

Diary ini akan menggambarkan bagaimana rencana program ini diterapkan di Kepulauan Sula, melalui lima pilar pembinaan utama: ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, infrastruktur, dan kelembagaan. Lebih dari sekadar bertahan di tengah badai, masyarakat diajak untuk menemukan cara bertumbuh menuju masa depan yang lebih mandiri dan cerah.

Ekonomi Daerah: Tantangan di Tengah Lonjakan Harga

Kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 bukan hanya angka dalam lembaran kebijakan. Ia adalah riak yang terasa di dapur setiap rumah tangga, di pasar-pasar kecil, dan di kapal-kapal nelayan yang membawa hasil tangkapan mereka. Harga kebutuhan pokok seperti bahan pangan, barang konsumsi, dan bahan baku produksi diperkirakan melonjak, menciptakan beban berat bagi masyarakat kecil yang sebagian besar menggantungkan hidup pada perikanan, pertanian, pekerja/karyawan dan usaha mikro.

Untuk pelaku usaha kecil, kenaikan harga bahan baku berarti biaya produksi yang meningkat, dan ini memaksa mereka untuk menaikkan harga jual. Tapi di sisi lain, daya beli masyarakat juga kian tergerus. Ini menciptakan dilema: bagaimana bisa tetap bertahan ketika semua sisi terasa menekan?

Distribusi menjadi tantangan tambahan. Produk lokal seperti hasil laut dan kerajinan tradisional sulit menembus pasar di luar pulau karena biaya transportasi yang mahal. Kenaikan PPN hanya menambah beban, membuat margin keuntungan semakin menipis.

Namun, di tengah tekanan ini, ada harapan. Rencana Program Pendampingan hadir membawa pelatihan pengolahan hasil produksi, optimalisasi distribusi, dan pembentukan kelembagaan usaha bersama. Pendampingan ini memberikan masyarakat alat dan strategi untuk tidak hanya bertahan, tetapi mulai merajut peluang dari potensi lokal yang telah lama ada di tangan mereka.

Sumber Daya Manusia: Meningkatkan Kapasitas dan Peluang

Kenaikan biaya hidup sering kali menjadi rantai yang membelenggu pengembangan sumber daya manusia. Ketika harga kebutuhan naik, prioritas untuk pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan sering kali tergeser. Generasi muda Kepulauan Sula, yang seharusnya menjadi motor perubahan, menghadapi keterbatasan akses untuk meraih peluang yang lebih besar.

Namun, rencana program pendampingan hadir membawa secercah cahaya. Melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti pengolahan hasil laut, pertanian organik, dan pemasaran digital, masyarakat diberikan bekal untuk berdiri lebih kokoh di tengah badai. Tak hanya itu, pelatihan manajemen keuangan juga diajarkan agar keluarga dapat lebih bijak mengatur pengeluaran mereka, sehingga mampu bertahan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, penyuluhan kesehatan menjadi salah satu perhatian penting. Mulai dari gizi keluarga hingga pencegahan penyakit menular, pendampingan ini berusaha memperkuat fondasi kualitas hidup masyarakat.

Lebih dari itu, generasi muda dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan masa depan. Dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, mereka diberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan bahkan pariwisata berbasis komunitas. Harapannya, mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi daerah mereka.

Lingkungan Hidup: Menjaga Sumber Daya untuk Masa Depan

Lingkungan adalah ibu yang melindungi, tetapi juga membutuhkan perlindungan. Di Kepulauan Sula, eksploitasi berlebih pada sumber daya alam sering kali menjadi ancaman yang merusak ekosistem yang rapuh. Kenaikan harga bahan bakar dan alat tangkap, dipicu oleh kenaikan PPN, hanya menambah tantangan bagi masyarakat yang bergantung pada perikanan dan pertanian.

Melalui rencana program pendampingan, masyarakat diajak untuk memelihara apa yang memberi mereka kehidupan. Pendekatan konservasi mulai dikenalkan, seperti alat tangkap ramah lingkungan yang melindungi populasi ikan dan terumbu karang. Di sektor pertanian, rotasi tanaman dan pupuk organik diajarkan agar tanah tetap subur untuk generasi mendatang.

Daur ulang sampah plastik di desa-desa pesisir menjadi langkah kecil dengan dampak besar. Tas dan kerajinan tangan yang dihasilkan dari plastik daur ulang bukan hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga.

Mangrove ditanam bersama, pantai-pantai dibersihkan dari plastik. Dengan rasa memiliki, masyarakat menjadi penjaga ekosistem mereka sendiri, menyadari bahwa kelangsungan alam adalah kelangsungan hidup mereka juga.

Infrastruktur: Memperkuat Akses untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Infrastruktur bukan hanya tentang bangunan fisik; ia adalah aliran kehidupan yang menghubungkan. Namun, di Kepulauan Sula, jalan-jalan menuju air bersih, listrik, transportasi, dan sanitasi sering kali terlalu terjal untuk dilalui.

Melalui rencana program pendampingan, prioritas diberikan pada membangun infrastruktur dasar berbasis kebutuhan masyarakat. Instalasi air bersih mulai hadir di desa-desa terpencil, menggantikan ketergantungan pada air hujan. Panel surya mulai menerangi pulau-pulau kecil yang sebelumnya hanya bergantung pada lampu minyak. Dermaga baru dibangun untuk mempermudah distribusi hasil laut dan kerajinan lokal.

Namun, keberhasilan ini hanya bisa dicapai jika ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui kolaborasi ini, harapan akan konektivitas yang lebih baik perlahan-lahan menjadi kenyataan.

Kelembagaan: Membangun Kolaborasi untuk Masa Depan

Kelembagaan adalah pilar yang menopang perjalanan panjang sebuah masyarakat menuju kemandirian. Di Kepulauan Sula, tantangan utama bukan hanya tentang kurangnya infrastruktur atau keterbatasan ekonomi, tetapi juga lemahnya jalinan sinergi antara pemangku kepentingan. Seperti jaring yang longgar, program pembangunan sering kali kehilangan kekuatannya karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Kenaikan PPN di tahun 2025 menambah lapisan tantangan baru. Dengan tekanan fiskal yang semakin berat, pemerintah daerah menghadapi dilema besar: bagaimana membangun di tengah keterbatasan anggaran? Dalam situasi seperti ini, kolaborasi menjadi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang mendesak.

Rencana Program Pendampingan hadir sebagai simpul yang mencoba mengikat berbagai elemen ini menjadi satu kekuatan yang terarah. Salah satu langkah pertama adalah memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan-perusahaan dilibatkan untuk mendukung pengembangan usaha kecil, membangun infrastruktur lokal, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Kemitraan ini, jika dirawat dengan baik, menjadi angin segar yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat akar rumput.

Namun, penguatan kelembagaan tidak hanya berhenti pada kemitraan dengan swasta. Pemerintah daerah sendiri perlu menjadi lebih tangguh dan lincah dalam menghadapi tantangan baru. Pelatihan manajemen pemerintahan, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan program berbasis transparansi menjadi bagian penting dari program pendampingan. Dengan dukungan dari pendamping, pemerintah daerah diharapkan mampu merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kebijakan untuk melindungi ekonomi lokal dari dampak kenaikan PPN.

Di tingkat masyarakat, kelembagaan yang kuat dimulai dari kelompok kecil. Kelompok usaha bersama (KUB) di tingkat desa menjadi ruang di mana masyarakat bisa saling berbagi alat, sumber daya, dan strategi. Dalam kelompok ini, ada kekuatan kolektif yang membantu mereka menghadapi tekanan ekonomi dan membangun posisi tawar yang lebih baik di pasar. KUB juga menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah daerah, memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan diakomodasi.

Kemitraan dengan lembaga pendidikan juga menjadi pilar penting. Universitas dan lembaga pelatihan dilibatkan untuk membangun kapasitas masyarakat, mulai dari pelatihan kewirausahaan hingga inovasi produk. Pendekatan ini memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pencipta peluang bagi diri mereka sendiri.

Namun, di atas semua itu, kekuatan sebenarnya dari kelembagaan adalah rasa memiliki yang tumbuh di hati masyarakat. Ketika masyarakat diajak untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program, mereka tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi juga pemilik dari setiap langkah kemajuan.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan dunia pendidikan, Kepulauan Sula sedang merajut cerita baru tentang kolaborasi. Seperti benang-benang yang dirajut menjadi kain, setiap pihak memiliki perannya masing-masing, tetapi hanya ketika mereka bekerja bersama, hasilnya menjadi utuh dan kuat.

Kolaborasi bukan hanya soal berbagi tanggung jawab; ia adalah tentang berbagi visi. Dalam kerja sama ini, ada harapan bahwa Kepulauan Sula dapat menjadi contoh bagaimana sebuah daerah yang pernah tertinggal mampu melangkah ke depan, lebih percaya diri dan lebih mandiri.

Refleksi: Peluang di Tengah Badai

Badai tidak pernah datang tanpa pesan. Tahun 2024 adalah pengingat bahwa setiap tantangan membawa peluang tersembunyi. Kenaikan PPN memang membawa tekanan, tetapi ia juga menjadi dorongan untuk menemukan kekuatan lokal yang selama ini belum sepenuhnya tergali.

Rencana Program pendampingan ini adalah upaya untuk menjadikan badai sebagai awal perjalanan baru. Dengan kerja sama, keberanian, dan visi bersama, masyarakat Kepulauan Sula dapat menjadikan badai ini sebagai pijakan menuju kemandirian dan keberlanjutan.

Seperti kata pepatah yang mengalir di bibir para nelayan: "Angin kencang bukan untuk menenggelamkan, tetapi untuk membawa kapal kita lebih jauh."

"Rencana Program pendampingan daerah terentaskan dan kenaikan PPN adalah kenyataan yang harus dihadapi masyarakat kecil di daerah seperti Kepulauan Sula. Menurut Anda, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk memastikan kebijakan ini berdampak positif? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Komentar Anda sangat berarti."

Referensi:

• Kompas. (2024, December 16). Tarif Ppn Resmi Dinaikkan Mulai 1 Januari 2025. https:// www.kompas.id/ artikel/tarif-ppn-resmi-dinaikkan-mulai-1-januari-2025
• Kemenkeu.go.id. (2024, December 16). Perubahan Tarif PPN 12%, Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat. https:// kemenkeu.go. id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Tarif-PPN-12-Wujudkan-Keadilan
• Direktorat PRP PPDT. (2024, Oktober 9). Daerah Tertinggal Terentaskan.  https:// www.instagram. com/ditprp_ppdt/p/DA5V-xjS36C/?locale=ne_NP&hl=ar&img_index=7