Moralitas Ganda Pancasila: Menjembatani Ketuhanan dan Kemanusiaan
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk identitas bangsa. Lima sila yang dirumuskan dalam Pancasila dimaksudkan untuk mencerminkan berbagai nilai dan panduan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun, pada beberapa hal dan perbincangan, muncul argumen yang menyatakan bahwa terdapat kontradiksi antara beberapa sila. Salah satu kritik yang muncul adalah potensi pertentangan antara Sila Pertama, yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa," dengan Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab."
Sila Pertama sering dianggap mengarah pada konsep teokrasi, yaitu suatu sistem pemerintahan atau kehidupan sosial di mana agama memegang peran sentral, dan tindakan serta kebijakan ditentukan oleh nilai-nilai agama. Di sisi lain, Sila Kedua menekankan nilai-nilai humanisme, yang secara umum berfokus pada martabat manusia, hak-hak asasi, dan kebebasan individu di luar kerangka agama. Pertentangan antara teokrasi dan humanisme ini menjadi salah satu isu penting yang perlu ditinjau secara kritis, terlebih jika melihat sejarah di Eropa pada abad ke-15 yang mengalami kerusakan signifikan akibat dominasi teokrasi.
Pada dasarnya, Pancasila adalah dokumen kompromis yang dirancang untuk mengakomodasi beragam nilai dan keyakinan yang ada di Indonesia. Sila Pertama menegaskan posisi agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sedangkan Sila Kedua menekankan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kritik yang mengemuka adalah bahwa dua konsep ini, teokrasi dan humanisme, memiliki landasan ideologis yang berbeda, bahkan bertentangan.
Sila Pertama dalam Pancasila memberikan penegasan tentang pentingnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral bangsa Indonesia. Dengan adanya sila ini, negara Indonesia diakui sebagai negara yang berlandaskan agama, meski secara eksplisit tidak menganut teokrasi dalam struktur pemerintahan. Namun, implikasi dari Sila Pertama adalah bahwa agama menjadi salah satu fondasi moral dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam penentuan kebijakan sosial, hukum, dan tata nilai.
Teokrasi, secara historis, adalah sistem di mana aturan-aturan agama menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara. Ini berarti, dalam teokrasi, hukum-hukum yang diterapkan diambil dari ajaran agama, dan keputusan moral didasarkan pada doktrin keagamaan. Di Eropa pada abad ke-15, teokrasi dalam bentuk kekuasaan gereja Katolik memegang kendali yang kuat terhadap kehidupan politik, sosial, dan intelektual masyarakat. Namun, kekuasaan yang begitu dominan ini justru menimbulkan berbagai masalah, seperti korupsi gereja, intoleransi agama, dan penindasan terhadap pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran gereja.
Sila Kedua Pancasila menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, kemanusiaan mengacu pada penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, martabat manusia, serta pengakuan terhadap kebebasan individu. Konsep ini selaras dengan humanisme, sebuah paham yang menempatkan manusia sebagai pusat dari moralitas dan etika, terlepas dari keyakinan agama tertentu.
Humanisme lahir sebagai respons terhadap dominasi teokrasi di Eropa, dan mengedepankan prinsip-prinsip rasionalitas, kebebasan berpikir, serta penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Di bawah pandangan humanis, nilai-nilai moral tidak selalu harus diambil dari ajaran agama, melainkan bisa didasarkan pada nilai-nilai universal tentang martabat manusia dan hak individu. Dalam humanisme, setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa terikat pada dogma-dogma agama yang bisa membatasi hak-hak tersebut.
Pertentangan utama antara teokrasi dan humanisme adalah pada landasan moral yang digunakan. Dalam teokrasi, tindakan moral harus sejalan dengan ajaran agama, sedangkan dalam humanisme, tindakan moral didasarkan pada rasionalitas dan kepentingan individu serta masyarakat secara luas. Di sinilah letak potensi kontradiksi antara Sila Pertama dan Sila Kedua. Jika Sila Pertama diartikan sebagai penegasan bahwa nilai-nilai agama harus menjadi landasan moral utama, maka bisa terjadi konflik dengan Sila Kedua yang mengutamakan hak individu dan kebebasan berpikir yang lebih selaras dengan konsep humanisme.
Konsep teokrasi yang terkandung dalam Sila Pertama bisa memunculkan tantangan terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia yang diusung oleh Sila Kedua. Dalam beberapa kasus, penafsiran agama bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Misalnya, hukum-hukum agama yang diterapkan secara ketat bisa membatasi kebebasan berekspresi atau hak individu untuk memilih keyakinan mereka sendiri. Sebaliknya, humanisme mengutamakan kebebasan individu dan keadilan sosial di atas landasan moral agama.
Dalam konteks Indonesia, potensi kontradiksi ini bisa terlihat ketika hukum-hukum yang berbasis agama diimplementasikan di berbagai wilayah. Sebagai contoh, penerapan syariah di Aceh memunculkan isu-isu tentang bagaimana hak-hak asasi manusia bisa diabaikan dalam pelaksanaan hukum agama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila berupaya untuk memadukan antara nilai-nilai agama dan kemanusiaan, dalam praktiknya, potensi konflik tetap ada, terutama jika salah satu sila diterapkan secara lebih dominan.
