Memangkas birokrasi sepertinya akan jauh dari perkiraan untuk dipraktekkan negeri ini, rakyat kembali harus bersabar, ya bersabar kembali. Oke deh kalau sekarang sudah muncul beragam pelayanan online; perpanjangan STNK, pendaftaran BPJS, pendaftaran lowongan kerja menjadi PNS dan pelayanan daring lainnya yang dilakukan oleh pihak swasta yang sudah dilakukan jauh hari sebelum pemerintah melakukan hal serupa.
Namun, yang kita tahu, dengan diluncurkannya beragam kartu oleh pemerintahan Jokowi. Seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan beragam kartu lainya yang akan dimunculkan Pemerintahan Jokowi dilain hari nantinya sebut saja Kartu Indonesia Bergerak (untuk mendapat subsidi bahan bakar minyak di SPBU).
Aih, betapa repotnya rakyat ini, mau pintar, mau sehat, mau bergerak (berusaha) harus direpotkan dengan mengurusi kartu dahulu. Apakah saya mengeluh? Tidak! Karena pemerintah sudah berkewajiban untuk mensejahterakan yang diperintah (baca: rakyat). Oke, sebut saja yang diperintah menuruti kemauan pemerintah dengan mengurusi berbagai kartu yang diluncurkan pemerintah. Pastinya kemudian, akan penuhlah isi dompet mereka dengan beragam kartu!
Kenapa tidak mengoptimalkan e-KTP, semua fasilitas negara untuk yang diperintah dimasukkan datanya dalam chip yang ada di e-KTP . Ketika yang diperintah mengklaim haknya tinggal memperlihatkan e-KTPnya. Apakah pemegang adalah seorang peserta BPJS, penerima Indonesia Pintar, Indonesia Sehat atau lainnya.
Ternyata, maaf, pemerintahan Jokowi belum bisa mengeliminir jargon 'kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah'. Sejauh ini sebagai salah satu yang diperintah, hanya bisa nyengir sahaja melihat isi dompet.