Sementara, Azis Patiwara Aktivis Mahasiswa menegaskan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen Kabid Wasdal dalam menegakkan peraturan dan menangani kasus korupsi. Mereka menuntut agar Kabid Wasdal berani mengambil tindakan tegas dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak berkuasa.
"Kami tidak hanya menuntut pencopotan Kabid Wasdal, tetapi juga tindakan tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam penghindaran pajak dan korupsi ini," tegasnya.
Lanjut Azis, "Jika ada pihak yang menghalangi penegakan aturan, maka pemerintah harus bertindak lebih keras. Jendral atau pengusaha, tidak peduli siapa mereka, harus patuh pada peraturan. Kami mendesak pemerintah daerah untuk menegakkan hukum setinggi-tingginya."
Sebagai ultimatum, para aktivis juga menyatakan bahwa jika kasus ini tidak segera ditangani dengan serius, mereka akan turun ke jalan untuk menggelar aksi protes besar-besaran.
"Kami memberi waktu hingga akhir bulan ini untuk pemerintah menunjukkan tindakan konkret. Jika tidak, kami akan mobilisasi massa dan mengadakan demonstrasi di depan kantor Bapenda serta kantor pemerintah daerah," tambah miftah, aktivis mahasiswa lainnya. "Kami bertekad untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada lagi tempat untuk korupsi."
Kasus ini menyoroti urgensi peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Jika dibiarkan, praktik-praktik korupsi semacam ini akan terus merusak integritas sistem perpajakan dan menurunkan moralitas serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk memberantas korupsi dan memulihkan keadilan serta kepercayaan masyarakat. (red).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
