Ust Abu Bakar Ba'asyir dan Public Enemy # 1

Belum lama ini publik dikejutkan oleh pemberitaan terkait rencana pembebasan Ustad Abu Bakar Ba'asyir yang direncanakan bulan Januari 2019. Sebagai pihak penghubung di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, diutuslah pengacara tim kemenangan nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra sekaligus bersifat sebagai pemberitahuan kepada masyarakat.

Pemberitahuan tersebut, tentunya disambut oleh pihak Abu Bakar Ba'asyir, terutama tim pengacara muslim, Mahendradata, yang mengatakan bahwa sebenarnya pembebasan itu merupakan hal yang biasa mengingat faktor kemanusiaan, di mana Abu Bakar Baasyir telah berusia sepuh. 

Hal ini tentunya seiring dengan alasan yang dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, yang menguatkan pembebasan tersebut karena faktor kemanusiaan dan telah disetujui oleh Presiden Jokowi. 

Abdul Rohim, sebagai anak Abu Bakar Ba'asyir juga menyambutnya dengan rasa syukur dan berjanji untuk merawat sang ayah untuk tidak melakukan berbagai acara dakwah di luar. Dari Solo, Jawa Tengah tentunya masa istirahat itu kiranya akan dipergunakan sebaik-baiknya.

Kabar yang dinilai menggembirakan oleh keluarga dan handai taulan Abu Bakar, ternyata tidak sejalan dengan pihak yang dianggap sebagai korban aksi terorisme bom Bali pada 2002 yang lalu. 

Mereka, terutama dari negara Australia -- merupakan korban terbanyak peristiwa bom Bali I -- merasa terusik dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang berencana untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir yang selama ini dianggap sebagai masterpiece aksi terorisme di Indonesia. Mereka menganggap bahwa pemerintah Indonesia tidak menghargai perasaan korban. 

Tudingan pemerintah Australia tersebut tentunya menjadi bahan olahan negeri kangguru guna menekan Indonesia agar membatalkan kebijakan terkait pembebasan narapidana teroris, mengingat narapidana tersebut belum sepenuhnya menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan di pengadilan.

Entah karena lontaran pihak Australia atau apa, yang jelas pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan atas hukum dan tidak bakal didikte oleh pihak manapun, termasuk Australia. Namun yang pasti, pemerintah Indonesia kini akan mengkaji kembali rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir, terutama terkait aspek ideologi Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia, dan aspek hukum itu sendiri. 

Demikian dikatakan oleh Menko Polhukam Wiranto di kantornya di jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Dikatakannya, bahwa keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Presiden. Presiden Jokowi, menurut Wiranto, tidak grusa-grusu untuk mengambil sebuah keputusan. Dan itu sudah didiskusikan pertimbangan panjang atas rencana pembebasan Ba'asyir, yang disebut dengan alasan kemanusiaan.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra ketika ikut berkomunikasi dengan Presiden sebelum ada polemik pembebasan Abu Bakar Ba'asyir menyebutkan, bahwa Presiden akan membebaskan Baasyir tanpa syarat, hanya alasan faktor kemanusiaan saja. 

Pernyataan ini senada dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM yang diuangkapkan oleh pihak Humas Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto yang menyebutkan, bahwa opsi pembebasan Ba'asyir,di antaranya pembebasan bersyarat dan grasi dari Presiden.