Teknologi Informasi untuk Data Berkualitas

Setiap sepuluh tahun sekali pemerintah Indonesia menyelenggarakan Sensus, baik itu Sensus Penduduk untuk tahun yang berakhiran angka "0", Sensus Pertanian untuk tahun berakhiran angka "3", dan Sensus Ekonomi untuk tahun berakhiran angka "6".

Dalam setiap penyelenggaraan Sensus pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang "cukup besar". Hal ini karena banyaknya petugas yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan data Sensus, mulai dari tingkat pusat sampai dengan di lapangan.

Selain biaya yang besar, penyelenggaraan Sensus membutuhkan waktu yang "cukup lama", mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan diseminasi data hasil Sensus. Tidak cukup hanya dalam waktu satu tahun untuk melaksanakan Sensus. 

Sebagai contoh Sensus Penduduk 2020, rangkaian kegiatannya sudah dimulai pada tahun 2018 dengan melakukan pemutakhiran Peta Dasar Wilayah Kerja Statistik, yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020.

Dengan melihat besarnya anggaran dan banyaknya waktu yang dibutuhkan, tentunya diharapkan akan mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan Sensus. Namun demikian, untuk bias mendapatkan manfaat yang besar perlu didukung dengan data hasil Sensus yang berkualitas, yaitu data yang "memotret" kondisi yang sesungguhnya tanpa ada yang ditutupi.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, setiap ada petugas lapangan yang melakukan pendataan, banyak yang berharap untuk mendapatkan bantuan. Kondisi ini merupakan dampak dari kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2015 yang berujung dengan turunnya Bantuan Langsung Tunai.

Pola pikir masyarakat di pedesaan, bahwa jika ada pendataan akan menghasilkan bantuan. Hal ini menjadikan kecenderungan masyarakat yang menjadi responden untuk memberikan informasi yang kurang sesuai kondisi sesungguhnya. Dengan demikian data yang diperoleh petugas tidak bias memotret kondisi yang sesungguhnya.

Pentingnya Data

Masyarakat Indonesia, terutama kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, masyarakat dengan pendidikan rendah, atapun masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan masih belum mengetahui arti pentingnya data. 

Demikian juga sebaliknya, masyarakat dengan ekonomi yang lebih mapan, kelompok masyarakat dengan pendidikan tinggi, dan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, masih ada yang menganggap petugas lapangan yang datang ke rumah responden tidak membawa manfaat bagi kehidupannya, bahkan ada yang dianggap mengganggu aktifitas kerja, sehingga hanya diacuhkan. Masih ada juga petugas lapangan yang mendapatkan penolakan dalam melakukan pendataan di lapangan.

Pemahaman masyarakat akan pentingnya data, tidak boleh dibiarkan berlanjut terus menerus. Masyarakat perlu diberikan pemahaman akan pentingnya data dan besarnya manfaat data dalam proses pembangunan.