Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 mendefinisikan Indonesia sebagai negara hukum, yang berarti bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada hukum yang berlaku.Dilansir dari Kompas.com dengan adanya struktur dalam kehidupan nasional dan negara, harapan adalah kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera bagi semua orang. Semua orang di Indonesia harus merasa aman dan nyaman hidup di sekitar hukum. Hukum adalah kumpulan petunjuk hidup, terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan, yang berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus dipatuhi oleh warganya (Utrecht 1996: 13).
Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan fungsi aparat penegak hukum menentukan pelaksanaan hukum di suatu negara. Kedua komponen ini berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan hukum suatu negara. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya dan budaya hukum selalu terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin baik budaya hukum di suatu negara. Salah satu cara untuk mengukur seberapa efektif pelaksanaan hukum di suatu negara adalah dengan melihat seberapa taat masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sementara itu, tugas aparat penegak hukum adalah menjaga hukum untuk masyarakat. Aparat penegak hukum melakukan fungsi yang sangat strategis dan penting dalam menentukan kualitas penegakan hukum di suatu negara.
Di Indonesia, masalah paling umum adalah kualitas aparat penegak hukum yang buruk. Aparat penegak hukum, yang seharusnya menjalankan undang-undang, seringkali melakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu sendiri; seringkali, mereka melaksanakan undang-undang dengan cara yang salah dan memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat. Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah salah satu contoh kasus paling memprihatinkan di negara kita ini. Di negara kita ini, korupsi adalah masalah moral yang sangat serius. Penegakan hukum di negara kita masih lemah dan rapuh karena kualitas moral yang rendah dari para penegak hukum ini. Para penegak hukum memegang peran penting dalam keberhasilan sistem penegakan hukum Indonesia. Aparat penegak hukum harus menjadi contoh yang baik, jujur, dan
Hukum hanya berhenti pada tatanan, yang merupakan masalah lain yang sering dihadapi masyarakat. Dalam negara hukum, hukum hanya berfungsi sebagai semacam formalitas. Hak dan kewajiban setiap warga negara tidak lagi dilindungi oleh hukum. Keyakinan bahwa Indonesia adalah negara hukum harus dipertanyakan lagi. Tanan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tampaknya hanya indah dalam bentuknya. Namun, ketika diterapkan di masyarakat, menjadi lemah dan tidak stabil.
Sangat penting untuk segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi kelemahan penegakan dan pelaksanaan hukum di negara kita. Kedua komponen ini menentukan keberhasilan penegakan dan pelaksanaan hukum di negara kita, dan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum adalah jalan keluar yang paling mungkin. Dengan bekerja sama, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan kualitas aparat penegak hukum yang bersih, profesional, dan dapat diandalkan.
