"Kami percaya bahwa menggunakan frasa dan label tertentu tidak membantu karena mereka kurang detail. Mereka memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Setelah dirilis, rencana tersebut akan menunjukkan apa yang kami pikir mungkin solusi terbaik untuk kedua belah pihak," ujar Greenblatt.
Kushner dan Trump tampaknya memanfaatkan konflik Palestina dan Israel sebagai sebuah transaksi. Washington menginisiasi konferensi ekonomi dengan negara-negara Timur Tengah di Bahrain pada Juni ini.
Namun, rencana tersebut kemungkinan akan ditunda karena terjadi pergolakan politik di Israel, di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus bertarung dalam pemilihan umum kedua setelah gagal membentuk pemerintahan. Adapun konferensi ekonomi tersebut diboikot oleh para pengusaha dan pejabat Palestina.
"Kami tidak mengusulkan perdamaian ekonomi. Kami tahu itu tidak dapat diterima oleh Palestina. Kami sudah sangat jelas bahwa rencana perdamaian tersebut sudah lengkap, termasuk komponen politik juga. Namun, rencana ekonomi adalah komponen penting untuk rencana penuh," kata Greenblatt.
Penolakan keras pihak Palestina terhadap usulan 2 negara oleh Amerika Serikat
Hal ini menyusul sejumlah kebijakan Trump yang dinilai merugikan Palestina, mulai dari mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga memindahkan kedutaan AS ke wilayah tersebut. Kebijakan lain yang membuat Palestina geram, yakni Washington mendukung kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.
Sejak saat itu, pemerintahan Trump membatasi bantuan kepada Otoritas Palestina dan menutup perwakilan Palestine Liberation Organisation (PLO) di Washington. Selain itu, AS juga memotong dana bantuan kepada UNRWA, yakni sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memberikan batuan kepada pengungsi Palestina.
"Hari ini, solusi dua negara telah dibatalkan," ujar pemimpin senior Palestina.
PLO telah menolak upaya Kushner yang merayu warga Palestina agar menerima pendudukan Israel di Tepi Barat. Seorang anggota senior PLO, Hanan Ashrawi, dalam Twitter-nya menyatakan, inisiasi AS mengadakan konferensi ekonomi di Bahrain hanya sebuah upaya untuk merayu Palestina.
Tak hanya itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam keras badan internasional yang mendukung pendudukan berkepanjangan di Palestina, termasuk keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
