Keadilan sosial dan ekonomi merupakan fondasi yang tak terpisahkan dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, di mana disparitas ekonomi masih menjadi salah satu tantangan utama, prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi semakin mendesak untuk ditegakkan. Dalam narasi ini, akan dipertimbangkan peran yang dimainkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai agen perubahan dalam mewujudkan ekonomi yang lebih berkeadilan dan inklusif.
Pertama-tama, prinsip keadilan sosial harus diakui sebagai pijakan utama dalam setiap langkah kebijakan ekonomi. Keadilan sosial mengamanatkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya dan kesempatan untuk berkembang. Namun, realitas ekonomi di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan, di mana sebagian besar sumber daya terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok. Inilah titik di mana peran HMI menjadi krusial.
HMI dengan visi dan misinya yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan sosial, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memperjuangkan keadilan ekonomi. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil oleh HMI adalah melalui advokasi kebijakan publik yang mengarah pada distribusi sumber daya yang lebih merata. Ini bisa dilakukan dengan melakukan riset mendalam tentang ketimpangan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat dan menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut.
HMI juga dapat memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpinggirkan atau kurang berkembang. Program-program pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha kecil menengah, dan penyediaan akses modal menjadi langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan oleh HMI untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Melalui pendekatan ini, HMI tidak hanya menjadi penggerak perubahan dari segi kebijakan, tetapi juga agen yang berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara langsung.
Selain dari pada itu Ekonomi Kerakyatan Syariah juga harus menadi Rancangan Alternatif untuk Menuju Keadilan Sosial, seperti:
Beyond the Mainstream: Menuju Ekonomi Kerakyatan Syariah
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), alih-alih terjebak dalam wacana ekonomi kapitalis yang timpang, dapat menjadi pelopor gerakan ekonomi kerakyatan syariah. Ini bukan sekadar jargon, namun kerangkaian aksi nyata yang menantang status quo dan menawarkan alternatif sistemik.
Menumbuhkan Ekosistem Ekonomi Syariah:
Pendidikan Radikal: HMI tak sekadar mendalami ekonomi Barat, namun menggali khazanah ekonomi Islam. Kaderisasi harus dibekali pengetahuan mendalam tentang konsep keadilan sosial dalam Islam, seperti zakat, infak, dan wakaf.
Koperasi Syariah sebagai Pilar: HMI dapat mempelopori pendirian dan pengelolaan koperasi syariah di tingkat cabang dan komisariat. Ini menjadi medium pemberdayaan ekonomi umat, mengedepankan prinsip keadilan dan bagi hasil.
Jaringan Wirausaha Muslim: Membangun jaringan wirausaha muslim yang berpegang teguh pada etika bisnis Islam. Jaringan ini dapat memfasilitasi akses permodalan, pemasaran, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah.
Menggugat Sistem, Mengawal Kebijakan:
Advokasi Kebijakan Fiskal Syariah: HMI perlu aktif mendorong implementasi kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam, seperti penguatan pajak progresif dan peninjauan kembali kebijakan yang merugikan masyarakat bawah.
Melawan Rentenir dan Ketidakadilan Finansial: Bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas, HMI dapat menyuarakan perlawanan terhadap praktik rentenir dan pinjaman online yang eksploitatif.
Kampanye Anti-Konsumerisme: Menggelorakan kampanye anti-konsumerisme yang berlebihan dan hedonis. HMI dapat mempromosikan gaya hidup sederhana dan konsumsi produk lokal sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Mewujudkan Solidaritas Inklusif:
Pendampingan Ekonomi Mustadhafin: HMI harus hadir mendampingi kaum mustadhafin (lemah dan tertindas) melalui program pelatihan keterampilan, pendampingan akses terhadap program pemerintah, dan advokasi untuk hak-hak mereka.
Gerakan Wakaf Produktif: Menginisiasi gerakan wakaf produktif, di mana aset wakaf tidak hanya berupa tanah, namun juga bisa berupa modal usaha atau instrumen keuangan syariah. Hasil wakaf dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
HMI, melalui gagasan ekonomi kerakyatan syariah, tidak sekadar menawarkan solusi pragmatis, namun menantang tatanan ekonomi kapitalis yang eksploitatif. Gerakan ini menuntut perubahan sistemik menuju tatanan yang lebih adil, berpihak pada rakyat, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.
Ini bukan jalan pintas, namun langkah awal yang berani. HMI, dengan semangat juangnya, berpotensi menjadi pelopor gerakan perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.
Dalam kesimpulannya, HMI memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan yang mendorong terciptanya ekonomi yang lebih berkeadilan dan inklusif di Indonesia. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi, serta melalui langkah-langkah konkret seperti advokasi kebijakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, HMI dapat menjadi ujung tombak dalam menggalang gerakan perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera secara ekonomi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H