Sebenarnya, menjual harga sumber daya alam tidak dengan harga internasional pun bukanlah suatu masalah. Buktinya, pemerintah bisa menjual gas dari Papua ke perusahaan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) dengan harga 3,5 dollar AS per Metrik British Thermal Unit (MMBTU). Sedangkan harga patokan internasional adalah sebesar 18 dollar AS per MMBTU. Yang lebih aneh lagi, harga jual gas di Indonesia justru lebih mahal, yakni 10 dolar AS per MMBTU. Padahal dalam pandangan Islam, negara wajib mendahulukan kebutuhan energi dalam negeri terlebih dahulu daripada mengekspornya ke luar negeri.
Sektor lain
Selain itu, sistem Islam juga bisa mengatasi kesenjangan antara kapasitas produksi dan konsumsi BBM. Karena pemasukan ke kas baitul mal bukanlah hanya berasal dari BBM semata. Berikut pemasukan dari sektor lain yang akan berpengaruh pada peningkatan kapasitas produksi BBM sekaligus mendorong penurunan konsumsi BBM di dalam negeri, yaitu:
Pertama, pemasukan dari sektor kepemilikan individu berupa zakat, infaq dan shodaqoh. Zakat didistribusikan ke delapan golongan sesuai yang tertera dalam Q.S. Attaubah [9]: 60. Selanjutnya infaq dan shodaqoh dikelola oleh khalifah untuk kemaslahatan umum. Pemerataan distribusi kekayaan seperti ini akan mengurangi tingkat kepadatan penduduk di kota-kota besar. Persoalan kepadatan penduduk di kota-kota besar disinyalir menjadi salah satu biang peningkatan konsumsi BBM di Indonesia.
Kedua, pemasukan dari sektor kepemilikan umum selain BBM. Baik berupa gas, hasil tambang mineral, batubara, listrik, hutan dan sebagainya. Pemasukan dari sektor ini bisa dialokasikan untuk biaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh negara, bisa mengantisipasi kecurangan pelaporan dan kebocoran produksi pertambangan. Sehingga akan meningkatkan produksi minyak mentah dalam negeri. Selain itu, pos pemasukan ini juga dapat digunakan untuk jaminan kebutuhan pokok rakyat, pembangunan infrastuktur, termasuk penyediaan moda transportasi massal yang layak dan memadai. Hal ini tentu akan mengurangi penggunaan mobil pribadi, yang tentunya akan berdampak positif pada pengurangan konsumsi BBM di dalam negeri.
Ketiga, pemasukan dari sektor kepemilikan negara berupa fa’i, kharaj, ghanimah, seperlima harta temuan, ‘usyur, jizyah, harta waris yang tidak habis dibagi, juga harta orang murtad. Pemasukan dari sektor ini harus digunakan sepenuhnya oleh negara untuk kepentingan negara dan kemaslahatan umat.
Bahan Bakar Minyak adalah kebutuhan vital masyarakat. Pengelolaan BBM dalam sistem Islam memang tidak hanya terfokus pada hitung-hitungan produksi semata. Namun perlu melibatkan aspek lain yang menjamin kontinuitas ketersediaannya di tengah masyarakat. Pengelolaan BBM dalam sistem ekonomi Islam akan ditopang dengan dukungan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya. Sehingga yang akan terjadi bukanlah penaikan harga BBM namun justru penurunan harga BBM.
Pengelolaan BBM dan sumber daya alam lainnya dengan sistem Islam tentu akan jauh lebih optimal. Karena akan dikelola oleh orang-orang yang amanah. Bukan oleh orang-orang yang khianat, yang rela merampok dan atau menjual sumber daya alam negaranya, hanya demi kepentingan pribadi, kelompok dan tuannya. Namun penerapan sistem ekonomi Islam secara utuh tidak bisa berdiri sendiri. Ia mesti ditopang oleh sistem Islam yang lain, seperti sistem politik dan pendidikan. Inilah urgensi penerapan syariah Islam secara paripurna dalam bingkai khilafah. Penerapan semua sistem yang terlahir dari keyakinan bahwa Allah Swt sebagai Sang Pencipta, Pemilik sekaligus Pengatur seluruh alam raya ini pasti akan menjadi rahmat bagi seluruh alam..
Wallohu a’lamu bishshowwaab.***
ditulis oleh : Ary Herawan, ST., M.Pd (Ketua DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Tasikmalaya)
Sumber : http://www.kabar-priangan.com//news/detail/14801
Tulisan dimuat di SKH Kabar Priangan/Jumat 19 September 2014
