Kabinet ini menjabat dari 12  Agustus  1955  sampai  3  Maret  1956 dan dipimpin oleh Burhanudin  yang  berasal  dari  Partai  Masyumi yang mendapatkan dukungan dari PSI dan NU. Menurut Yuli (2016: 3) terdapat beberapa keberhasilan dari kabinet ini, diantaranya adalah: (1) Menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante); (2) berhasil mengadakan perbaikan ekonomi termasuk di dalamnya keberhasilan mengendalikan harga dan mencegah terjadinya inflasi. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi; (3) Berhasil memberantas korupsi dengan mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigainya. Namun, lagi-lagi kabinet ini tidak bisa bertahan lama karena menghadapi banyak tekanan dari parlemen.
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet ini berlangsung selama 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini berlangsung dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dengan menggabungkan kekuatan PNI, Masyumi, dan NU. Keberhasilan kabinet ini adalah pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar karena perjanjian KMB dianggap merugikan Indonesia. Beberapa poin yang merugikannya adalah Indonesia bertanggung jawab atas hutang Belanda dari tahun 1942. Pada akhirnya kabinet ini kembali mengalami kegagalan karena menghadapi pemberontakan PRRI/Permesta dan krisis keamanan di beberapa wilayah.
Kabinet Djuanda
 
Perdana Menter Djuanda (Sumber: Bandung Bergerak)
Kabinet Djuanda berlangsung dari 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959 yang dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja. Kabinet Djuanda berhasil membentuk Dewan Nasional yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan membantu jalannya roda pemerintahan serta bisa menjaga stabilitas politik. Selain itu, salah satu prestasi kabinet ini adalah mencetuskan Deklarasi Djuanda yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia, termasuk laut sekitarnya, yang berada di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan dengan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda ini disetujui oleh berbagai negara yang ada di dunia pada tahun 1982. Kabinet ini bertahan hingga keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri Demokrasi Liberal dan menggantinya dengan Demokrasi Terpimpin.Â
Referensi
Arta, K. S. (2020). Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia. Jurnal Widya Citra, 1(2), 69-85.
Hakiki, P. (2011). Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959.
Hikmah, P. N. (2023). Dinamika Pergantian Kabinet Masa Demokrasi Liberal: Dampak Terhadap Stabilitas Politik 1950-1959. Sajaratun: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah, 8(2), 32-48.
Kingsbury, D., Remenyi, J., McKay, J., & Hunt, J. (2004). Key issues in development. New York: Palgrave Macmillan.
Riawan, Y. H. U. (2016). Kebijakan Politik Pemerintah Ri Masa Demokrasi Liberal 1950-1959.
Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959. Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 6(2), 365-378.
