Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya proyek Eco City ini bahkan ada warga yang membuat surat pernyataan menolak dengan keras adanya proyek Eco City ini. Seharusnya pemerintah menengahi adanya konflik ini bukan malah memihak kepada investor. Dengan kejadian ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi menurun. Karena pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat malah menyerang rakyat.
Mungkin bagi pemerintah memberi solusi dengan memberikan lahan seluas 500 meter dan bangunan tipe 45, tetapi bagi masyarakat itu tidak efektif karena mata pencaharian mereka berada di sekitar rumah mereka. Jika mereka di relokasi (dipindahkan) mereka harus mecari mata pencaharian baru dan juga mengenal lingkungan baru itu yang menjadi masalah bagi mereka, mereka harus beradaptasi dari awal lagi dengan lingkungan baru mereka.
Bahkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah untuk terus memihak kepada masyarakat. Memang investasi sangat dibutuhkan oleh negara tetapi investasi itu harus sungguh-sungguh dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya yang ada di lokal investasi. Dengan demikian, masyarakat harus dijaga dan jangan sampai menjadi korban. Pemerintah harus bisa menjamin dan memuliakan hak-hak Pulau Rempang dan membebaskan masyarakat agar bisa tetap tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati.
Komnas HAM sendiri juga meminta pemerintah untuk membatalkan rencana relokasi warga Pulau Rempang. Warga Pulau Rempang harus diberi ruang hidup disana. Tetapi mengapa malah warga di Pulau Rempang ada yang dijadikan tersangka. Mereka mendemokan hak-hak mereka tetapi malah dijadikan tersangka. Apakah hukum di negeri ini sekarang sudah tidak berpihak kepada masyarakat. Mereka yang menuntut keadilan malah ditangkap. Mari kita sebagai warga Negara Indonesia medukung saudara kita yang berada di Pulau Rempang agar keadilan segera berpihak kepada mereka.
