Manajemen Risiko Industri Perbankan Indonesia

Operasi perbankan di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia, bank sentral Indonesia. Secara umum tujuan Bank Indonesia adalah mempertahankan rupiah, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan ini:

• Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter.
• Menjaga dan memelihara sistem pembayaran.
• Standarisasi dan pengawasan bisnis perbankan.

Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) 5/8 / PBI / 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank, telah dilakukan pengawasan terhadap ketentuan yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank, yang mewajibkan bank untuk mengelola risiko bank melalui kegiatan sebagai berikut:

• Identifikasi risiko.
• Ukur risiko.
• Pantau risiko.
• Pengendalian risiko.

Dalam mengelola risiko secara terintegrasi dan sistematis, bank dituntut untuk membentuk struktur manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bank Indonesia mewajibkan bank untuk mengelola 4 jenis risiko berikut:

• Risiko pasar. Risiko ini terjadi karena harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan atau merugikan.
• Risiko kredit. Risiko ini terjadi karena counterparty telah mengalami pelanggaran kontrak atau dapat dikatakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
• Risiko operasional. Risiko ini terjadi karena kegagalan proses internal, defisiensi, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
• Risiko likuiditas. Risiko ini terjadi karena bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Untuk bank yang lebih besar dan kompleks, bank juga wajib mengelola risiko:

• Risiko hukum. Diantara resiko tersebut, resiko yang timbul dari litigasi atau litigasi.
• Risiko reputasi. Diantara risiko tersebut adalah risiko yang timbul akibat publisitas dan pandangan negatif terhadap operasional bank.
• Risiko strategis. Risiko ini muncul karena implementasi strategi yang buruk, pengambilan keputusan yang buruk, dan kurangnya respons terhadap perubahan eksternal.
• Risiko kepatuhan. Risiko jenis ini, risiko timbul akibat kegagalan bank dalam mematuhi hukum, peraturan dan ketentuan yang berlaku.