Melalui situs tersebut, masyarakat Redbridge dapat dengan mudah berinteraksi dengan pemerintahnya, dan dari situlah kehadiran pemerintah begitu dirasa. Melalui fitur “Report It”, masyarakat dapat mengadukan segala macam permasalahan yang mereka alami. [6]
Lain lagi dengan tata kelola pelayanan publik di Negara Bagian Punjab, Pakistan. Pemerintahnya sangat proaktif untuk mencari masalah-masalah dalam birokrasi dengan menghubungi setiap warga yang telah/pernah berurusan dengan pemerintahan untuk dimintai pendapat dan masukan mengenai kinerja pelayanan publik yang mereka rasakan.
Punjab Model ini menjadi metode kontemporer dalam pengelolaan pengaduan, karena pemerintah tak hanya menunggu laporan tetapi juga langsung mencari permasalahan. [7]
Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Staf Presiden mencoba menerobos hambatan-hambatan birokrasi dan telah mengembangkan Layanan Pengaduan dan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR!), sebuah media aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait program pembangunan dan pelayanan publik yang dapat diakses melalui situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708, atau melalui mobile apps.
Kanal pengaduan ini mudah diakses dan terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah dan dapat dipantau tindaklanjutnya. [8] Meski minim sosialisasi, performa layanan ini dinilai positif oleh masyarakat bahkan telah diakui Open Government Partnersip, sebuah kemitraan negara-negara yang berkomitmen mewujudkan pemerintahan terbuka, sebagai salah satu dari tujuh inisiatif terbaik dunia untuk pemerintahan yang lebih terbuka. [9]
Program LAPOR! dapat diposisikan sebagai alat bagi internal pemerintah untuk berbenah didasarkan pada keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan akan lahir kebijakan dan program yang lebih pro-rakyat.
Sarana seperti ini hanya akan berhasil apabila seluruh jajaran pemerintahan berkomitmen penuh, dan untuk mendorong komitmen tersebut, diperlukan sebuah Ombudsman yang kuat dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal. Lalu yang terpenting, masyarakatlah yang harus memainkan perannya sebagai stakeholder utama dalam berdemokrasi.
Referensi:
[1] http://bisnis.liputan6.com/read/2079787/pelayanan-publik-indonesia-di-urutan-129, diakses pada 23 Maret 2015.
[2] http://www.doingbusiness.org/rankings, diakses pada 23 Maret 2015.
[3] https://www.transparency.org/cpi2014/results, diakses pada 23 Maret 2015.
