Akhir- akhir ini sedang ramai diperbincangkan kasus data BPJS yang bocor dan diduga diperjual belikan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan penyelidikan kasus kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia di sebuah forum internet telah membentuk tim khusus untuk mengusut kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia tersebut. Diduga data tersebut diperjual belikan di forum internet. Data tersebut mencakup kartu tanda penduduk, nomor induk kependudukan, nama, alamat, nomor telepon, email, hingga gaji.
279 juta data penduduk Indonesia ini tersebar dalam forum hacker Raid Forums. Data-data didalamnya salah satunya ialah data TNI Polri. Menurut Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto data TNI Polri juga masuk ke dalam 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang diduga bocor dan dijual di forum internet.
"Kami melihat ada beberapa risiko yang akan muncul jika isu kebocoran data peserta ini adalah benar adanya. Pertama, risiko terhadap keamanan nasional karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI-Polri dan semuanya ada di sana," kata Yuri.
"Jika memang benar data itu yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat," tuturnya.
Yuri juga menilai reputasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) akan tercoreng dengan adanya kasus dugaan kebocoran data ini. BPJS Kesehatan sendiri adalah salah satu lembaga yang bertugas menjalankan JKN.
"Hal ini akan kontraproduktif jika dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional," ucap Yuri.
Namun pihak manajemen BPJS Kesehatan telah melakukan sejumlah langkah preventif untuk melindungi data peserta. Hal ini dilakukan setelah adanya dugaan kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan dan dijual di forum internet.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan dan menunda sementara semua kerja sama terkait pertukaran data BPJS Kesehatan. Pihaknya juga menutup semua data internal dan melakukan investigasi.
"Kami amankan titik akses, dengan melakukan penutupan dan invetigasi. Kami juga langsung tunda semua kerja sama terkait pertukaran data," kata Ali Ghufron.
Ali Ghufron mengatakan bahwa sebetulnya BPJS Kesehatan sudah memiliki sistem keamanan dengan standar internasional. Dia juga menyebutkan sistem keamanan BPJS Kesehatan sudah dibuat berlapis-lapis.
