Jika Islam menyebutkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap darinya kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, maka dalam demokrasi setiap warga negara adalah pemimpin. Setiap warga negara memiliki hak dan pertanggungjawaban atas kepemimpinan nasional di negerinya. Hak dan pertanggung jawaban tersebut tidak hanya secara kolektif, tetapi juga secara individual.
Berbicara tentang kepemimpinan nasional, hari ini adalah detik-detik penting suksesi kepemimpinan nasional dan tentang masa depan Negara Indonesia. Suksesi diyakini sebagai proses dalam satu rangkaian visi membangun konsolidasi demokrasi dan kesejahteraan bagi bangsa. Pemilu yang diadakan hari ini merupakan instrumen demokrasi memegang kunci dalam proses mewujudkan kepentingan rakyat di Indonesia.
Sebagai konsekuensi negara menganut prinsip demokrasi berarti rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan kata lain rakyat merupakan pemimpin dan penentu kebijakan negara. Hal demikian berbeda dengan negara yang menganut monarki dimana pemimpin adalah raja.
***
Demokrasi pada awalnya tidak lain dari musyawarah atau deliberasi. Dalam proses ini setiap orang terlibat dan ikut berunding untuk memutuskan setiap perkara yang terjadi di negaranya. Namun pada perkembangannya sangat sulit demokrasi dilaksanakan melalui musyawarah, terlebih jika diterapkan di Indonesia yang berpenduduk sekitar 247 juta jiwa. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin 247 juta warga Indonesia harus selalu bermusyawarah menentukan kebijakan negaranya?
Dalam suatu kehidupan bernegara yang memiliki unsur yang kompleks, khususnya jumlah penduduk suatu negara yang tidak lagi memungkinkan dilaksanakan musyawarah oleh seluruh penduduk. , Demokrasi kemudian diyakini akan mampu berjalan efektif jika memiliki sistem perwakilan.
Atas dasar tersebut kemudian memunculkan gagasan pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau DPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Para calon anggota DPR itu harus melalui rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.
Partai politik secara konseptual memiliki peran yang besar dalam proses demokratisasi. Pada intinya partai sebagai penyambung kepentingan dan alat komunikasi dengan konstituen. Melalui sistem perwakilan, para wakil tersebut menjalankan kedaulatan yang rakyat berikan dalam pemilihan umum. Sebelumnya rakyat memiliki hak untuk memilih, rakyat bebas menentukan siapa seseorang yang dianggapnya pantas dan layak untuk mewakili kepentingannya dan menyambung aspirasinya.
Konseptualisasi perwakilan dan kepartaian tidak serta merta berjalan mulus. Realitas demi realitas pun terjadi, dari pengingkaran amanah, penistaan janji hingga maraknya pelanggaran hukum yang pelibatkan wakil rakyat tersebut. Tidak hanya itu, mereka kini juga tampak semakin cerdik dalam membangun konspirasi demokrasi demi kepentingan dirinya dan kepentingan partainya. Rakyat hanya berfungsi sebagai legitimasi untuk melancarkan aksi penjarahan atas nama demokrasi itu sendiri.
Karenanya, tidak heran dan tidak terbantahkan bahwa demokrasi sangat berpotensi besar melahirkan pembohong-pembohong handal dan kelas kakap. Meski demikian, demokrasi telah menjadi alternatif baru di tengah dinamika suatu negara pasca monarki yang pada akhirnya cenderung tirani. Karenanya, dari sisi ini tentu kita perlu melihat dimana akar permasalahan perwakilan itu sebenarnya muncul dan memperbaikinya, bukan memunculkan alasan pembenar untuk menolak demokrasi karena berseberangan dengan kepentingan rakyat.
Fenomena demi fenomena yang terjadi bahwa sistem perwakilan berkelindan dengan sistem kepartaian yang ada. Dari hal tersebut dapat kita kerucutkan permasalahan tersebut pada partai politik. Di samping keberadaanya memegang kendali demokrasi, partai politik merupakan institusi yang seharusnya menjadi wadah penyambung kepentingan rakyat.
