PT Wanatiara Persada Klarifikasi PHK 3 Karyawan

Labuha - Manajemen PT Wanatiara Persada mengklarifikasi pemberitaan seputar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tiga karyawannya. 

Perusahaan tambang nikel itu menegaskan, PHK dilakukan murni karena pelanggaran disiplin yang dilakukan para karyawan tersebut.

Dijelaskan Abdul Gani, Manager HR, PT Wanatiara Persada, bahwa perusahaan sebenarnya menghindari terjadinya PHK. 

Baca juga: PT Wanatiara Persada Sukses Rehabilitasi 1.076 Hektar Hutan Lindung di Maluku Utara

Namun, tindakan pelanggaran yang dilakukan tiga karyawan, yakni Sardi Alham, Eko Sugianto Sanangka, dan La Endang La Hara memaksa manajemen mengambil keputusan tersebut.

"Sebelumnya manajemen telah melakukan pembinaan dan mengingatkan baik secara lisan maupun tertulis," ujar Agan, sapaan akrab Abdul Gani dalam Rapat Dengar Pendapat  siang tadi di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (8/5/2024).

Agan menegaskan, PHK yang terjadi tidak ada kaitannya dengan peringatan Hari Buruh 1 Mei atau "Mayday". 

Sardi Alham Cs, kata Agan diberi sanksi PHK karena sebelumnya telah mendapat surat peringatan I dan II atas pelanggaran indisipliner.

Baca juga: PT Rimba Kurnia Alam Sukses Rehabilitasi Lahan Ratusan Hektar di Wilayah OBI

Pada 15 Maret lalu, divisi tempat Sardi bertugas juga telah mengeluarkan laporan tindakan indisipliner karyawan yang merekomendasikan PHK karena yang bersangkutan sering mengabaikan perintah atasan dan menolak pengaturan kerja.

Baca juga: Bukan Limbah Tambang, Ini Penyebab Air Laut di Pulau Obi Berubah Warna

"Selain itu, dia turut mengancam memboikot perusahaan pada kasus pinjol, yang mana masalah ini murni persoalan individu bukan karyawan dengan perusahaan," imbuhnya.

Sardi juga dituding menyebarkan isu-isu yang menimbulkan keresahan di kalangan karyawan seolah perusahaan melakukan penyimpangan.

Untuk kasus dua karyawan lainnya, Eko dan La Endang, Agan mengklaim mereka terlibat dalam pelanggaran serupa dengan Sardi. 

"Bahkan La Endang baru masuk kerja, setelah 7 bulan sakit dan tidak masuk, tapi haknya tetap dibayar," jelasnya.

Selain itu, Manajemen PT Wanatiara menyayangkan pemberitaan yang seakan menggambarkan adanya tindakan penzoliman terhadap karyawan yang di-PHK.

"Langkah penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah diatur dalam UU, bukan berkoar-koar di media," pungkas Abdul Gani, Manager HR PT Wanatiara.