Mencermati kisruh di tubuh TVRI (Persero) usai pemecatan Helmy Yahya, selaku Direktur Utama perusahaan oleh jajaran Dewan Pengawas badan usaha penyiaran pelat merah itu, ternyata salah satu alasannya karena kinerja Helmy dianggap tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta visi-misi TVRI sebagai televisi publik.
Adapun yang dimaksud Dewas, selama di bawah kepemimpinan Helmy, dipandang Dewan pengawas cenderung terlalu mengejar share dan rating. Sebagai televisi publik TVRI berbeda dengan televisi swasta. TVRI sebagai media pemersatu bangsa harus mengutamakan unsur edukasi, dan jati diri bangsa. Tidak perlu mengejar profit karena sudah disokong sepenuhnya oleh anggaran dari pemerintah (APBN).
Argumentasi Dewan Pengawas TVRI (Persero)), Arif Hidayat Thamrin, yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020) itu, paling tidak membuat publik mengernyitkan dahi. Merasa ada kejanggalan antara fakta dengan yang dikemukakan di depan yang terhormat para wakil rakyat itu.
Betapa tidak, kalau Dewan Pengawas TVRI (Persero) sudah berwacana masalah harga diri bangsa, maka sebagaimana diketahui, dan sesuai dengan yang telah disepakati para Founding Father bangsa ini, tak ayal lagi bahwa Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi pedoman, arah dan tujuan dalam laku kata, maupun laku tindak dalam menjunjung harga dirinya.
Sementara itu laku kata dan laku tindak Dewan Pengawas TVRI (Persero) dalam kasus pemecatan Hemy Yahya, dianggap bertolak belakang, dan sama sekali tidak mencerminkan marwah dari Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.
Bahkan jika diperhatikan lebih jauh lagi, sikap Dewas dalam kasus ini, sudah dianggap identik dengan gaya otoriter ala rezim Orde Baru. Seorang Helmy Yahya bahkan tidak diberi kesempatan lagi untuk membela diri sama sekali.Â
Begitu juga dengan dana APBN yang masih diyakini mampu menyambung nyawa perusahaan penyiaran pelat merah itu, dan menafikan share dan rating yang sesungguhnya  akan mampu mendongkrak pemasukan tambahan, dan apabila dikekola secara profesional akan mendatangkan profit untuk kas negara, seakan tidak terlintas dalam benak jajaran Dewan Pengawas.
Bagaimanapun di era sekarang ini, kejumudan mindset yang dikemukakan Dewan Pengawas TVRI (Persero), selain dianggap tidak sesuai dengan marwahnya, juga dipandang sebagai suatu sikap kolot yang berjiwa stagnan dalam mengikuti perkembangan jaman. Bahkan lebih jauh lagi, dianggap sebagai penentang program revolusi mental, dan paling tidak menghambat laju petumbuhan ekonomi makro bagi kesejateraan dan kemakmuran negara dan rakyatnya, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Tidak salah apabila mental rezim Orde Baru yang otoriter dan korup ditudingkan ke wajah jajaran Dewan Pengawas apabila seperti itu kenyataannya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Kementerian BUMN yang sekarang ini sedang getol-getolnya melakukan bersih-bersih di beberapa perusahaan pelat merah, memberikan perhatian khusus juga terhadap TVRI (Persero).
Andaikan saja pola pikir jajaran Dewn Pengawas  tidak jumud seperti itu, pengembangan kreativitas dan totalitas seorang Helmy Yahya dalam mewujudkan visi dan misi TVRI (Persero) sebagai lembaga penyiaran pelat merah, dianggap sudah tepat dan sesuai dengan perkembangan jaman sekarang ini.
Lantaran publik pun tahu, sebelum tangan dingin Helmy Yahya ikut campur mengelola TVRI, berapa banyak pemirsa yang sudi mengklik channel TVRI untuk dipelototi? Ratingnya saja sungguh menyedihkan bukan?
Padahal sebagaimana Dewas sendiri katakan, TVRI sebagai televisi publik, sejatinya pemirsanya sendiri dituntut untuk menjadikan lembaga peyiaran itu dicintai, dan menjadi tontonan pavorit, atawa paling tidak dilirik oleh 269 juta rakyat Indonesia.
Sementara selama ini, tokh kenyataannya hanyalah wacana sebagai pemanis bibir belaka. Sehingga tak pelak jika jati diri bangsa yang dijadikan argumentasi pun dianggap hanya permainan kata-kata di depan wakil rakyat yang terhormat, yang juga dianggap setali tiga wang dengan Dewan Pengawas, hanya berorientasi demi mengeruk uang negara untuk kepentingan pribadi dangolongnnya belaka.
Sungguh. Apabila memang jajaran Dewan Pengawas TVRI memiliki iktikad baik demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta bercita-cita sesuai yang digariskan dalam Pancasila dan UUD 1945, kesejahteraan dan kemakmuran negara dan bangsa ini secara perlahan tapi pasti akan menjadi kenyataan yang sesungguhnya.
Lantaran suka maupun tidak, untuk meraih perhatian penuh dari bangsa ini terhadap tayangan yang disiarkan TVRI, Â dituntut adanya seorang pimpinan yang kreatif dan inovatif.
Misalnya saja, terlepas dari tudingan Dewan Pengawas yang miring, tayangan Liga Inggris sebagaimana yang selama ini telah berjalan, telah mampu meningkatkan rating televisi publik ini. Apabila Dewan Pengawas memiliki wawasan jauh ke depan, dan tidak lepas dari koridor revolusi mental, bukan dengan cara otoriter mereka melakukan tindakan, melainkan duduk bersama dengan jajaran direksi, dan bersama-sama mencari solusi agar tidak kebablasan sebagaimana yang mereka sangkakan.
Demikian juga halnya dengan acara-acara lain yang tetap memiliki marwah jati diri bangsa, dan mendidik pemirsanya agar menjadi bangsa yang maju dan tangguh dalam menghadapi persaingan global, sudah selayaknya pihak Dewan Pengawas membuka mata lebar-lebar.
Untuk membuat acara yang memperkenalkan khazanah budaya tradisional seantero Nusantara saja misalnya, kiranya perlu dana yang besar. Belum lagi agar mampu menarik perhatian publik, perlu kiranya dicarikan cara-cara yang inovatif, dan melibatkan kalangan seniman dari pelbagai cabang kesenian, adalah suatu hal yang tidak mudah untuk ukuran jaman sekarang. Selain membutuhkan sikap yang profesional, juga harus ditunjang dengan anggaran yang tidak hanya mengandalkan dukungan APBN saja tampaknya.
Karena bagaimanapun, TVRI (Persero) yang sudah jelas-jelas berbadan hukum sebuah perusahaan, selain dituntut untuk mempertahankan jati diri bangsa, maka demi keberlangsungannya pun harus mampu menghasilkan profit, atawa keuntungan yang mengalir ke dalam kas negara.
Sehingga di samping untuk menyambung nyawa TVRI sendiri, dan peningkatan kesejahteraan seluruh manusia yang terlibat di dalamnya pun akan tercapa juga. Begitu juga dalam hal membiayai acara-acara yang bernafaskan jati diri bangsa, tidak akan pernah lagi kesulitan, karena dana yang dibutuhkan bukan datang dari satu pintu saja.
Bukankah sebagaimana pengakuan karyawan TVRI sendiri, sejak dipimpin Helmy Yahya, baru dapat merasakan adanya penghasilan tambahan melalui tunjangan yang sebelumnya sama sekali  tak pernah mereka impikan. Sehingga hal iu secara sepintas saja, telah menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan bagi para penopang berlangsungnya denyut nadi TVRI.
Sehingga dalam kasus TVRI ini dapat disimpulkan, Kementerin BUMN dipandang perlu untuk mengganti Dewan Pengawas, dan jajaran direksi TVRI (Persero) dengan orang-orang yang memiliki wawasan ke depan ihwal suatu perusahaan yang berorientasi profit, dan tetap menjunjung tinggi jati diri bangsa melalui acara-acaranya dengan penuh kreatiftas dan inovatif , serta mampu menyedot pemirsa sebanyak-bnyaknya. Syukur-syukur seluruh rakyatnya di negeri ini menjadi pemirsa yang setia, sebagaimana belum bermunculannya televisi swata.
Paling tidak, jangan sampai ada lagi kepentingan elit pilitik di dalamnya. namun harus benar-benar mereka yang profesional, dan faham dengan segala hal yang terkait.
Kira-kira ada yang mampu melakukannya? ***
