Fakta yang sulit terbantahkan lagi, dan memang sungguh mengejutkan. Meskipun sudah lengser 2014 lalu, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, atawa lebih akrab dipanggil SBY, ternyata di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sampai saat ini namanya masih tetap dikenang warganya ketimbang Presiden Joko Widodo, atawa Jokowi yang sekarang sedang berkuasa.
Hal itu bukan karena warga di kecamatan tersebut merupakan pendukung fanatik SBY, atawa karena merupakan kader partai Demokrat yang notabene dipimpin suami mendiang Ibu Ani Yudhoyono itu. Bukan.
Melainkan lantaran program yang digulirkan semasa SBY berkuasa, yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), yang mulai dilaksanakan sejak 2008 lalu di kecamatan tersebut, hingga sekarang ini masih tetap berjalan, bahkan bisa berkembang secara signifikan.
Manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya oleh kaum perempuan yang tergabung dalam kelompok simpan-pinjam perempuan (SPP), maupun oleh lansia, dan mereka yang sebelumnya masih termasuk hidup di bawah garis kemiskinan.
Adapun keberhasilan kecamatan yang terletak di wilayah sebelah utara Kabupaten Tasikmalaya itu mengelola program yang dicanangkan Menko Kesra Aburizal Bakrie (saat itu), tidak terlepas dari all out-nya jajaran pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), baik dari tingginya semangat, tanggung jawab, dan keikhlasan masing-masing invidu dalam menjalankan tugasnya.
Sebagaimana dijelaskan Riad Jamil, Ketua Dewan Pengurus Pengelola UPK DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Pagerageung, PNPM-MPd pertama kali digulirkan di kecamata itu di tahun 2008 lalu. Selain untuk pembangunan fisik, berupa infrastruktur pedesaan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, dan sosial, dana yang disalurkan melalui program tersebut, juga dicanangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, berupa bantuan modal usaha sektor informal bagi kaum perempuan.
Ada pun penyaluran bantuan modal usaha itu dilaksanakan melalui kelompok-kelompok simpam-pinjam perempuan yang tersebar di sepuluh desa di kecamatan itu.
Sehingga meskipun program PNPM-MPd sudah selesai seiring berakhirnya masa jabatan Presiden SBY pada 2014 lalu, akan tetapi karena dana perguliran SPP yang berada di tengah masyarakat tidak serta-merta ikut habis juga, sebagaimana yang terjadi di daerah lain, melainkan kelompoknya semakin bertambah, perguliran dananya pun justru kian berkembang.
Diakui Riad, jelang lengsernya Presiden SBY yang diganti Presiden Jokowi pada penghujung 2014 lalu, jajaran pengurus UPK Kecamatan Pagerageung, sempat kebingungan. Sebab dana perguliran yang beredar di kelompok-kelompok SPP jumlahnya senilai Rp 1.549.950.000 bagaimana nasib selanjutnya.
Bagi jajaran pengurus UPK, uang sebesar itu nasibnya kelak di kemudian hari jangan sampai tidak jelas rimbanya. Lenyap tanpa bekas, sebagaimana program-program serupa sebagaimana yang pernah digulirkan sebelumnya. Seperti program JPS-PDMDKE misalnya.
Sambil menunggu keputusan pihak pemerintah daerah maupun pusat, yang akan menentukan nasib program tersebut selanjutnya, Â para pengelola UPK PNPM-MPd di Kcamatan Pagerageung, tiada henti melakukan inventarisasi dan sosialisasi kepada seluruh kelompok pemanfaat dana perguliran agar tetap melaksanakan kewajibannya, sebagaimana ketentuan yang sudah berlaku.
Hal itu dimaksud untuk mengantisipasi timbulnya hal yang tidak diharapkan selama dalam keadaan status quo. Misalnya saja dengan munculnya pihak-pihak yang hendak memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan, paling tidak mengajak warga untuk mengklaim dana yang tengah dimanfaatkannya sebagai "warisan" pemerintah SBY menjadi miliknya sendiri secara mutlak.
Kebingungan jajaran pengurus UPK PNPM-Pd  Kecamatan Pagerageung tidak berlarut lama. Per tanggal 31 Januari 2014 terbit Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 817/MENKOKESRA/I/2014 perihal pemilihan bentuk badan hukum pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan.
Selanjutnya bertepatan dengan diselenggarakannya laporan pertanggungjawaban (LPJ) UPK tahun buku 2015, forum musyawarah antar desa (FMAD) Kecamatan Pagerageung, sepakat untuk membentuk badan hukum pengelolaan aset dana perguliran yang dikelola UPK Pagerageung, dirubah menjadi Perkumpulan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (PPDAPM) Kecamatan Pagerageung.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh sepuluh Kepala Desa se-Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Dana "Warisan" Berkembang Secara signifikan
Dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) Perkumpulan Pengelola DAPM Pagerageung tahun buku 2019 yang diselenggarakan Rabu (8/01/2020) yang bertempat di Gedung Pusat Dakwah Agama Islam (PUSDAI) Kecamatan Pagerageung, hampir seluruh peserta rapat yang terdiri dari muspika Kecamatan Pagerageung, sepuluh Kepala Desa di wilayah, para pengurus PPDAPM, serta seluruh pihak terkait dari setiap desa, begitu tercengang dengan laporan yang disampaikan Abinil Karim, S.Sos, Sekretaris PPDAPM Kecamatan Pagerageung, bahwa dana perguliran warisan PNPM-MPd di tahun 2014 lalu yang nilainya Rp 1.549.950.000 tersebut, di tahun 2019 sudah berkembang menjadi Rp 5.570.261.000.
Adapun kelompok pemanfaat dana perguliran yang dikelola UPK DAPM Pagerageung hingga 2019 tercatat sebanyak 236 kelompok, dan setiap kelompoknya rata-rata beranggotakan 20 orang.
Sementara dana perguliran tersebut dimanfaatkan untuk permodalan usaha informal oleh setiap anggotanya, seperti misalnya memproduksi makanan ringan yang bahannya dari hasil pertanian warga sekitar, antara lain membuat keripik pisang dan ketela. Ada juga kelompok yang membuat masakan untuk lauk-pauk makan untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar.
Selain itu sejak 2011 hingga saat ini, UPK pun setiap tahunnya menyalurkan dana bantuan sosial dari hasil pengelolaan dana perguliran SPP dalam pentuk rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi warga yang masih tergolong kurang mampu. Setiap tahunnya rata-rata setiap desa menerima bantuan RTLH sebanyak dua unit rumah.
Demikian juga bagi warga lanjut usia (Lansia) dan termasuk golongan kurang mampu, juga selalu diberi santunan sembilan bahan pokok, dalam satu tahunnya rata-rata setiap desa mendapat 50 paket bantan sembako.
"Alhamdulillah, asetnya semakin merekah, hasilnya pun isha Allah mendapat berkah," Kkata Riad Jamil penuh harap.
Hanya saja yang sampai sekarang mengherankan, warga sekitar, terutama pemanfaat dana perguliran, lebih mengenal dana perguliran itu dengan sebutan dana PNPM bantuan pemerintahan Presiden SBY. Sehingga nama Presiden keenam itu pun selalu saja disebut-sebut warga dalam setiap kesempatan. Riad sendiri tak mengetahui sebab-musababnya, "Mungkin karena hampir saban hari mereka ngerumpi masalah uang yang dikelolanya,"
Oleh karena itu, sepertinya di kecamatan itu popularitas SBY lebih unggul dari Presiden Jokowi yang berkuasa saat ini.***
