Fakta yang sulit terbantahkan lagi, dan memang sungguh mengejutkan. Meskipun sudah lengser 2014 lalu, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, atawa lebih akrab dipanggil SBY, ternyata di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sampai saat ini namanya masih tetap dikenang warganya ketimbang Presiden Joko Widodo, atawa Jokowi yang sekarang sedang berkuasa.
Hal itu bukan karena warga di kecamatan tersebut merupakan pendukung fanatik SBY, atawa karena merupakan kader partai Demokrat yang notabene dipimpin suami mendiang Ibu Ani Yudhoyono itu. Bukan.
Melainkan lantaran program yang digulirkan semasa SBY berkuasa, yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), yang mulai dilaksanakan sejak 2008 lalu di kecamatan tersebut, hingga sekarang ini masih tetap berjalan, bahkan bisa berkembang secara signifikan.
Manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya oleh kaum perempuan yang tergabung dalam kelompok simpan-pinjam perempuan (SPP), maupun oleh lansia, dan mereka yang sebelumnya masih termasuk hidup di bawah garis kemiskinan.
Adapun keberhasilan kecamatan yang terletak di wilayah sebelah utara Kabupaten Tasikmalaya itu mengelola program yang dicanangkan Menko Kesra Aburizal Bakrie (saat itu), tidak terlepas dari all out-nya jajaran pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), baik dari tingginya semangat, tanggung jawab, dan keikhlasan masing-masing invidu dalam menjalankan tugasnya.
Sebagaimana dijelaskan Riad Jamil, Ketua Dewan Pengurus Pengelola UPK DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Pagerageung, PNPM-MPd pertama kali digulirkan di kecamata itu di tahun 2008 lalu. Selain untuk pembangunan fisik, berupa infrastruktur pedesaan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, dan sosial, dana yang disalurkan melalui program tersebut, juga dicanangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, berupa bantuan modal usaha sektor informal bagi kaum perempuan.
Ada pun penyaluran bantuan modal usaha itu dilaksanakan melalui kelompok-kelompok simpam-pinjam perempuan yang tersebar di sepuluh desa di kecamatan itu.
Sehingga meskipun program PNPM-MPd sudah selesai seiring berakhirnya masa jabatan Presiden SBY pada 2014 lalu, akan tetapi karena dana perguliran SPP yang berada di tengah masyarakat tidak serta-merta ikut habis juga, sebagaimana yang terjadi di daerah lain, melainkan kelompoknya semakin bertambah, perguliran dananya pun justru kian berkembang.
Diakui Riad, jelang lengsernya Presiden SBY yang diganti Presiden Jokowi pada penghujung 2014 lalu, jajaran pengurus UPK Kecamatan Pagerageung, sempat kebingungan. Sebab dana perguliran yang beredar di kelompok-kelompok SPP jumlahnya senilai Rp 1.549.950.000 bagaimana nasib selanjutnya.
Bagi jajaran pengurus UPK, uang sebesar itu nasibnya kelak di kemudian hari jangan sampai tidak jelas rimbanya. Lenyap tanpa bekas, sebagaimana program-program serupa sebagaimana yang pernah digulirkan sebelumnya. Seperti program JPS-PDMDKE misalnya.
