Dewasa ini kedaulatan negara Indonesia sedang mendapat pelecehan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sejumlah kapal ikan dari negeri Tirai Bambu dengan mendapat pengawalan coast guard (kapal patroli pantai) negara Republik Rakyat China, telah melakukan pelanggaran atas Zona Ekonomi Ekslusif di perairan laut Natuna, dan melakukan Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF), alias mencuri ikan dengan dengan semena-mena.
Terkait hal itu, jajaran menteri di kabinet Indonesi Maju ternyata tidak sama dalam menyikapinya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung melayangkan protes, dan memanggil Duta Besar RRT di Jakarta. Selain itu Retno pun menyatakan, pemerintah akan mengerahkan patroli di wilayah perairan laut Natuna.
Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, malah mengajak semua pihak untuk cool, dan santai-santai saja. karena RRT merupakan negara sahabat.
Hal senada dilontarkan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan. Iia malah meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkan pelanggaran yang dilakukan kapal ikan dan kapal coast guard China itu.
Oleh karena itu, publik pun terperangah dengan sikap duo Prabowo dan Luhut tersebut. Â Bahkan beberapa anggota DPR yang berasal dari parpol diluar dan di dalam koalisi pemeritahan Jokowi- Ma'ruf amin, langsung mengkritiknya dengan pedas.
Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, menyebut Prabowo seorang yang lembek, alias lemah, tidak tegas terhadap sikap RRT yang jelas-jelas melanggar kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia.
Begitu juga dengan politisi partai Golkar, Dedi Mulyadi, dengan sindiran ala urang Sundanya mengatakan, bahwa mantan Bupati Purwakarta tersebut merindukan auman Singa Asia (demikian para pendukungnya menjuluki ketua umum partai Gerindra itu) di saat negara RRT melanggar kedaulatan negara di perairan laut Natuna.
Memang bukan hanya para politisi saja yang mengkritisi sikap tiga menteri tersebut. Publik pun bertanya-tanya, ada apa dengan mereka?
Padahal kalau mengenang kembali ke masa-masa jelang Pilpres 2019 lalu, ketegasan Prabowo saat bicara tentang kedaulatan negara, seluruh pendukungnya langsung memberikan aplaus tanpa ragu.
Terhadap modal asing pun, Prabowo sepertinya begitu alergi. Dengan berapi-api ditudingnya intervensi investasi asing, dalam hal ini RRT, yang datang bergelombang, dianggapnya sebagai sebuah ancaman.
Dengan demikian adalah suatu hal yang wajar bila public mengkritisinya sedemikian pedas. Dianggapnya Prabowo tidak konsisten dengan yang pernah diucapkannya. Padahal sebagai seorang mantan  prajurit TNI, baik Prabowo Subianto maupun Luhut Panjaitan, yang menjunjung tinggi Sapta Marga, ketegasannya tidak harus kalah oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang hanya seorang wanita.
Itulah masalahnya. Walaupun melalui juru bicara Kemenhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menampik jika Prabowo Subianto dinilai tak satu suara dengan menteri lainnya dan bersikap lembek terhadap Cina, Prabowo satu suara dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan Natuna, sebab telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah ini menyebut, dalam kasus ini, Prabowo hanya menerapkan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit dan satu lawan terlalu banyak. "Dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan offensif. Penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip itu," kata Dahnil, justru publik semakin underestimated terhadap Prabowo, Â Luhut, maupun Edhy.
Bahkan mantan Menteri KKP di Kabimet Kerja, Susi Pudjiastuti, melalui akun twitter miliknya, pada Sabtu, 4 Januari 2020, Susi mengungkapkan perlu dibedakan antara pencurian ikan dan persahabatan antar negara.
"Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing. Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/kejahatan lintas Negara." Susi mencuit melalui akun Twitter @susipudjiastuti.
Susi mengatakan pencuri ikan harus diperlakukan dengan tegas. "Ini berbeda dengan menjaga persahabatan atau iklim investasi," ujar Susi.
Sehingga apabila sikap ketiga menteri itu masih seperti itu, terutama terkait dengan kedaulatan negara dan bangsa, maka jangan salahkan lagi masyarakat jika meragukan jiwa nasionalisme dan patriotisme Menko Maritim dan Investasi, Menteri Pertahanan, dan Menteri KKP.
Bahkan adanya silang pendapat antara satu menteri dengan yang lainnya pun sudah merupakan sinyalemen negatif, bahwa jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak ada kekompakan. Sama halnya dengan yang terjadi di Kabinet Kerja pada periode pemerintahan Jokowi-JK.
Padahal sikap Presiden Jokowi sendiri sudah jelas, kedaulatan negara dan bangsa di atas segala-galanya, ***
