Menyoal Wakil Menteri dan Kinerja Menpora untuk Timnas Indonesia

Presiden Jokowi baru-baru ini telah menambah lagi punggawanya di dalam jajaran Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Publik pun meragukan guna dan manfaatnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Daripada menghabiskan anggaran hanya untuk jabatan wakil menteri yang jumlahnya semakin banyak saja, kenapa tidak mengefektifkan kinerja para menteri yang sudah ada. Sesuai dengan niat Jokowi yang dulu pernah diungkapkan akan merampingkan kabinetnya.

Kalau tokh memang presiden merasa tidak puas dengan kinerja seorang menteri, semestinya presiden mencopot menteri yang bersangkutan ketimbang menambah wakil menteri yang justru dapat membebani anggaran.

Seperti halnya kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, yang ditugaskan untuk memajukan prestasi olahraga Indonesia, nyatanya untuk menyelesaikan sanksi lembaga anti-doping dunia (WADA) saja, sampai saat ini belum dituntaskannya.

Padahal sanksi yang dijatuhkan oleh WADA sudah terbilang cukup lama. Sejak 7 Oktober 2021 lalu.

Pernyataan WADA itu diketahui dari laporan Reuters, Jumat (8/10/2021). WADA membeberkan lantaran dianggap tidak mematuhi prosedur standar antidoping, tepatnya tak menerapkan program pengujian yang efektif.

Dampak dari sanksi tersebut Indonesia terancam tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga regional, kontinental, atau dunia selama masa penangguhan. 

Sanksi lainnya, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Sabtu (9/10/2021), WADA mencabut hak-hak privilese pengurus Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) di dalam kepengurusan WADA. 

Hak yang dimaksud seperti hak suara dan bantuan dari WADA kepada LADI. Pengurus LADI juga tidak bisa masuk dalam komite yang terafiliasi dengan WADA dan Komite Olimpiade Internasional.

Yang paling mengenaskan dari sanksi WADA, yakni Indonesia tak bisa mengibarkan Merah Putih dalam setiap kegiatan olahraga di tingkat regional dan internasional.

Tentunya kita masih ingat, saat penyerahan Thomas Cup 2020, sang saka merah putih terpaksa harus diganti oleh bendera PBSI saja.

Begitu juga di dalam turnamen piala AFF 2020 yang diselenggarakan di penghujung tahun 2021, andaikan Timnas Indonesia mampu menjadi juara dalam event kejuaraan sepak bola antar negara di Asia Tenggara ini, bendera Merah Putih lambang negara kita pun terpaksa tidak dapat dikibarkan.

Padahal, Indonesia diberi tenggat waktu 21 hari untuk mengajukan bantahan atas pernyataan ketidakpatuhan WADA.

Tapi apa yang dilakukan Zainuddin Amali, selaku Menpora?

Kalau cuma memberikan klarifikasi, apa lagi dengan berargumentasi bahwa pandemi Covid-19 yang menjadi alasannya, tak lebih hanya merupakan lagu lama dari seorang yang tidak mampu bekerja.

Bagaimanapun, politikus partai Golkar ini, kalau melihat latar belakangnya, jelas seorang yang sama sekali tidak memiliki latar belakang yang kental dalam dunia olahraga.

Sehingga urusan sanksi WADA pun tidak dapat diselesaikannya sampai sekarang ini. Padahal bagi para atlet yang mengikuti event kejuaraan olahraga tingkat internasional, bendera Merah Putih bisa jadi merupakan salah satu pendorong semangat untuk bertanding merebut gelar juara.

Oleh karena itu, Jokowi sudah selayaknya mengevaluasi kinerja Zainuddin Amali, apakah akan dicopot saja kedudukannya, dan diganti oleh yang betul-betul profesional di bidangnya, atau akan menunjuk wakil menteri - sebagaimana kementerian lainnya, untuk membantu politikus partai Golkar ini?

Benar lho. Kepalang tanggung disebut cuma mengakomodasi para pendukungnya. Seluruh kementerian sekalian saja ada wakil menterinya.

Terutama Wakil Menpora. Paling tidak yang becus mengurus sanksi WADA. Agar Merah Putih bisa kembali dikibarkan oleh para atlet yang bertanding atas nama bangsa dan negara Indonesia.

Maka jangan-jangan, seandainya Timnas Indonesia dalam turnamen piala AFF sekarang ini tidak mampu menjadi juara, adalah gara-gara bendera Merah Putih juga yang menjadi salah satu penyebabnya. 

Sehingga dengan sangat terpaksa, malah bendera putih - tanda menyerah kalah - saja yang disaksikan oleh seluruh bangsa ini, lantaran Pak Mentri bingung harus bagaimana.  ***