Katanya Mau Ada Perampingan, Kok Pak Mahfud Malah Bertolak Belakang?

Wacana untuk membubarkan lembaga ini pertama kali disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, 18 Juni lalu. Saat itu, Jokowi marah karena menilai jajarannya tak bekerja maksimal dalam mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19.

Setelah itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyebutkan, pihaknya mulai mengkaji pembubaran sejumlah lembaga yang keberadaannya dianggap tak maksimal.

Apabila memperhatikan dua wacana yang berkembang hampir bersamaan itu, tentunya antara yang pertama dengan yang kedua begitu jelas saling bertentangan.

Di satu sisi Jokowi ingin mengadakan perampingan, tapi di sisi lain malah akan menghidupkan kembali lembaga yang jelas-jelas saat itu pun kinerjanya jauh dari harapan. 

Bahkan selain terkesan tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya, juga malah dianggap menghambur-hamburkan anggaran negara lantaran tidak berbanding lurus dengan hasil kerjanya.

Oleh karena itu, apabila memang Jokowi berniat untuk melakukan efisiensi yang tepat dan berhasil guna secara maksimal, kenapa tidak dievaluasi, dan lebih dimaksimalkan lagi lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada.

Demikian juga antara satu lembaga dengan lembaga penegak hukum yang lainnya, baik Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, KPK, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), harus berkoodinasi untuk bekerja sama secara sinergis dan sinkron di bawah satu komando, yakni Menko Polhukam misalnya.

Jangan sampai seperti sekarang ini, masih saja terkesan ada sikap saling tuding, saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan saat berhasil mencapai target, mengklaim sebagai hasil kerja lembaga sendiri. 

Oleh karena itu, sebaiknya Pak Machfud jangan terburu nafsu. Pikirkan lebih jauh lagi. Daripada anggaran negara digunakan untuk TPK, lebih baik disalurkan saja untuk penganganan pandemi Covid-19 misalnya.

Atau pastinya ya untuk memaksimalkan kinerja lembaga penegak hukum yang sudah ada. Jangan sampai seperti sekarang ini. Seorang jenderal bintang satu, koq ada main mata dengan buronan Djoko Tjandra. ***