Ekspor bibit lobster, atau benur yang penuh kontroversial semakin menghangat. Terlebih lagi dengan terciumnya aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi agenda Reformasi pascakeruntuhan rezim orde baru, yang baunya begitu menyengat kuat.
Betapa tidak, karena adanya keterlibatan beberapa kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam daftar calon eksportir benih lobster yang telah diverifikasi oleh KKP.
Sementara masyarakat pun tahu persis, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, adalah wakil ketua umum DPP partai Gerindra.
Kendati demikian, Edhy menampik, malahan terkesan berkelit, Â bahwa isu dirinya yang menentukan kader partai naungannya itu sebagai eksportir, merupakan suatu hal yang tidak benar.
Lagipula, katanya, dari 26 perusahaan yang namanya sudah tereskpos, hanya ada beberapa nama kader Gerindra yang dikenalnya.
Bahkan Edhy Prabowo pun menantang, dirinya siap menghadapi kritik.
"Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Sisanya 26 orang (perusahaan) itu, semua orang Indonesia," kata Edhy dalam Raker bersama Komisi IV DPR RI, Senin (6/7/2020).
Tidak hanya Edhy Prabowo saja yang keukeuh berargumentasi berupa pembenaran absolut atas pendapatnya itu.Â
Politikus partai Gerindra lainnya yang kebetulan duduk sebagai anggota  komisi IV DPR RI,  Darori Wonodipuro, dengan lantangnya membela pendapat rekan satu partainya itu.
Bahkan Darori menuding pihak yang menentang kebijakan ekspor bibit lobster ada campur tangan bekas menteri di belakangny dan dianggap oleh politikus Gerindra ini sebagai mantan menteri yang belum rela melepaskan jabatannya.
Meskipun anak buah Prabowo Subianto itu tidak menyebut nama yang dimaksud secara eksplisit, akan tetapi masyarakat pun ngeh, siapa lagi orangnya yang memang selama ini menentang kebijakan ekspor bibit lobster itu kalau bukan Susi Pudjiastuti.
