Beda Sikap Risma dan Khofifah terhadap Perintah Jokowi

Sikap seorang Gubernur ternyata tidak sama dengan seorang Walikota dalam menanggapi permintaan, atau perintah yang sama dari Presiden.

Hal tersebut dapat disimak dari sikap Gubernur Jawa timur dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat diminta untuk menekan penyebaran angka kasus positif Covid-19.

Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah di Jawa timur untuk menekan angka kasus positif Covid-19 dalam waktu dua minggu.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di gedung Negara Grahadi,  Surabaya pada Kamis (25/6/2020).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi  menyoroti jumlah tingginya kasus positif Covid-19 di Jawa Timur.

Jokowi pun meminta Pemprov Jawa Timur berhati-hati dengan hal itu.

Namun demikian, Jokowi juga memuji tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19 di Jawa Timur yang lumayan tinggi, sebanyak 31 persen.

Menyikapi permintaan Jokowi tersebut Khofifah mengakui bukanlah pekerjaan yang ringan.

Dirinya berharap seluruh kepala daerah dan masyarakat bekerja dan bergerak bersama-sama untuk mewujudkannya.

Sementara itu Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, bahwa pihaknya selama ini telah bekerja terus menerus.

"Kita kerja mulai kemarin-kemarin, kita terus bekerja," kata Risma.

Dalam hal itu secara kasat mata, kita bisa melihat Sri Khofifah yang masih kental dengan gaya birokrasi tulen yang patuh terhadap struktur organisasi pemerintahan dalam menyikapi permintaan Jokowi tersebut.

Lain halnya dengan Risma yang cenderung tampil sebagai seorang pekerja keras di lapangan, dan lebih terkesan dekat dengan warganya.

Bisa jadi perbedaan gaya antara dua sosok pemimpin tersebut lantaran memang keduanya memiliki latar belakang yang berbeda.

Khofifah sejak lama dikenal sebagai seorang aktivis pada sebuah organisasi massa keagamaan yang terbesar di Indonesia ini, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu, juga dikenal sebagai seorang politikus PKB, dan pernah menduduki jabatan menteri dalam kabinet Jokowi-JK.

Sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah pun sepertinya Khofifah tidak lepas dari gaya yang mengikuti alur dan aturan baku struktur berorganisasi.

Tapi yang lebih menariknya lagi, dalam menyikapi permintaan dari Jokowi itupun, terkesan ada semacam keluhan yang muncul dari mulutnya. Ungkapan "Bukan pekerjaan yang ringan" bisa diterjemahkan sebagai sikap pesimistis seorang Khofifah yang merasa kurang percaya diri akan mampu melaksanakan permintaan Presiden dalam waktu yang sudah ditentukan itu.

Sementara Risma yang telah menduduki kursi Walikota Surabaya selama dua periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2021, meskipun memiliki latar belakang seorang birokrat, namun sikapnya selama ini sungguh bertolak belakang. 

Jawaban Risma terhadap permintaan Jokowi tersebut merupakan sikap yang tepat bagi seorang Risma yang memang merupakan pekerja keras yang tidak kenal lelah.

Risma memang cenderung lebih suka menghabiskan waktu di lapangan. Sehingga terbukti selama memimpin Kota Surabaya telah meraih delapan kali piala adipura kencana berturut-turut, yaitu tahun 2011 hingga 2018 untuk kategori kota metropolitan, serta adipura paripurna pada tahun 2016.

Selain itu, selama di bawah kepemimpinan Risma juga berhasil membawa Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet atas keberhasilan pemerintah kota, dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan.

Pada Oktober 2013, Kota Surabaya di bawah kepemimpinannya juga memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik, yaitu Future Government Awards 2013 di dua bidang sekaligus, yaitu data center dan inklusi digital menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik.

Dari berbagai penghargaan yang diterima selama ini merupakan bukti bahwa Tri Rismaharini memang merupakan pemimpin yang dekat, dan dicintai oleh warganya. ***